KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang pemerintah akan meningkat di tahun 2026. Sejalan dengan itu beban bunga utang pemerintah diprediksi akan tetap tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit selevel. Proyeksi ini muncul di tengah kebijakan Fitch memangkas outlook atau prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB. Dalam draft laporan yang beredar Rabu (4/3/2026), Fitch memperkirakan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2025 mencapai sekitar 17% dari total pendapatan pemerintah, yang menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara dengan kategori peringkat BBB. Baca Juga: BI Siaga Konflik Iran–Israel–AS, Rupiah Bisa Tembus Rp17.000? "Pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai 17% dari pendapatan pemerintah pada 2025 termasuk yang tertinggi di antara negara-negara dengan kategori peringkat ‘BBB’," tulis draft laporan tersebut, Rabu (4/3/2026). Meski demikian, Fitch menilai posisi utang pemerintah Indonesia secara keseluruhan masih relatif lebih rendah dibandingkan negara dengan peringkat yang sama. Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat secara moderat menjadi sekitar 41% pada 2026. Angka tersebut masih berada di bawah median negara dengan peringkat BBB yang diperkirakan mencapai 57,3% dari PDB. "Kami memperkirakan rasio utang tersebut akan relatif stabil dalam jangka menengah, sejalan dengan asumsi dasar kami bahwa pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit fiskal," tulis draft laporan tersebut. Namun, Fitch mengingatkan bahwa tingginya porsi pembayaran bunga terhadap pendapatan negara tetap menjadi faktor yang perlu dicermati dalam pengelolaan fiskal ke depan. Menurut Fitch, beban bunga yang relatif tinggi dapat membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan kebijakan ekonomi lainnya. Baca Juga: Krisis Timur Tengah Memanas, PDIP: Anggaran MBG Perlu Dirasionalisasi
Fitch Ratings Sebut Rasio Utang RI Diprediksi Naik ke 41% PDB pada 2026
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang pemerintah akan meningkat di tahun 2026. Sejalan dengan itu beban bunga utang pemerintah diprediksi akan tetap tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit selevel. Proyeksi ini muncul di tengah kebijakan Fitch memangkas outlook atau prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB. Dalam draft laporan yang beredar Rabu (4/3/2026), Fitch memperkirakan pembayaran bunga utang pemerintah pada 2025 mencapai sekitar 17% dari total pendapatan pemerintah, yang menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara dengan kategori peringkat BBB. Baca Juga: BI Siaga Konflik Iran–Israel–AS, Rupiah Bisa Tembus Rp17.000? "Pembayaran bunga utang yang diperkirakan mencapai 17% dari pendapatan pemerintah pada 2025 termasuk yang tertinggi di antara negara-negara dengan kategori peringkat ‘BBB’," tulis draft laporan tersebut, Rabu (4/3/2026). Meski demikian, Fitch menilai posisi utang pemerintah Indonesia secara keseluruhan masih relatif lebih rendah dibandingkan negara dengan peringkat yang sama. Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat secara moderat menjadi sekitar 41% pada 2026. Angka tersebut masih berada di bawah median negara dengan peringkat BBB yang diperkirakan mencapai 57,3% dari PDB. "Kami memperkirakan rasio utang tersebut akan relatif stabil dalam jangka menengah, sejalan dengan asumsi dasar kami bahwa pemerintah akan tetap mematuhi batas defisit fiskal," tulis draft laporan tersebut. Namun, Fitch mengingatkan bahwa tingginya porsi pembayaran bunga terhadap pendapatan negara tetap menjadi faktor yang perlu dicermati dalam pengelolaan fiskal ke depan. Menurut Fitch, beban bunga yang relatif tinggi dapat membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan kebijakan ekonomi lainnya. Baca Juga: Krisis Timur Tengah Memanas, PDIP: Anggaran MBG Perlu Dirasionalisasi
