KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings menyoroti potensi perluasan mandat Bank Indonesia (BI) yang dinilai dapat menambah kompleksitas tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi.​

Sorotan ini muncul di tengah keputusan lembaga tersebut merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, dengan peringkat utang jangka panjang tetap dipertahankan di level BBB.

Dalam draft laporan yang beredar Rabu (4/3/2026), Fitch memperkirakan inflasi Indonesia akan tetap berada dalam kisaran target BI sebesar 2,5% ± 1 poin persentase.

IHSG Berfluktuasi, Mirae Asset Tekankan Pentingnya Diversifikasi Portofolio

BI setidaknya telah mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75% sejak September 2025, dengan memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global.

Baca Juga: Fitch Soroti Danantara di Tengah Revisi Outlook Kredit Indonesia yang Jadi Negatif Sejalan dengan kondisi tersebut, lembaga pemeringkat ini memproyeksikan BI berpotensi memangkas suku bunga acuan dua kali hingga mencapai 4,25% pada akhir 2026.

Namun demikian, Fitch menilai sikap kebijakan moneter yang lebih dovish, bersama dengan potensi perluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dapat menimbulkan tantangan baru bagi bank sentral.

Menurut Fitch, kondisi tersebut berpotensi mempersulit BI dalam menjalankan tujuan utamanya, yakni mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan.

Risiko tersebut dinilai bisa semakin besar apabila tekanan arus keluar modal (capital outflow) meningkat di pasar keuangan global.

"Ini dapat menimbulkan tantangan bagi BI dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga pengendalian inflasi serta stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, apabila tekanan arus keluar modal semakin meningkat," tulis Fitch dalam draft laporan tersebut, Rabu (4/3/2026).

Dalam situasi tersebut, BI harus menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News