KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melontarkan kritik keras terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengadaan sepeda motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN disebut akan melakukan pengadaan lebih dari 21.000 unit motor listrik. Merek Emmo menjadi sorotan setelah dikabarkan terpilih dalam proses tender tersebut. Berdasarkan penelusuran, harga motor listrik yang akan dibeli berkisar antara Rp48 juta hingga Rp56 juta per unit.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Reda, Bahlil Harap Kapal Pertamina Bisa Melintas di Selat Hormuz Angka ini dinilai cukup tinggi, terutama untuk pengadaan dalam jumlah besar yang menggunakan anggaran negara. Peneliti FITRA Badiul Hadi mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut. Ia menilai langkah ini berpotensi membebani fiskal jika tidak didukung kajian kebutuhan yang jelas. “Negara sedang mengambil pilihan belanja yang mahal, tanpa penjelasan memadai apakah itu benar-benar kebutuhan prioritas dalam mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis,” ujar Badiul kepada Kontan.co.id, Rabu (8/4/2026). Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi memunculkan polemik baru, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mendorong penghematan belanja negara, termasuk wacana pengetatan anggaran kementerian.
Baca Juga: Menakar Peluang BI Jalin Akses Likuiditas Dolar AS Langsung ke The Fed Badiul menilai klaim BGN yang menyebut harga motor tersebut lebih murah dari harga pasar sekitar Rp52 juta tidak serta-merta menunjukkan efisiensi. “Tanpa pembukaan data spesifikasi, pembanding harga yang kredibel, dan proses pengadaan yang transparan, klaim itu berisiko menjadi justifikasi sepihak, bukan fakta yang bisa diuji publik,” tegasnya. FITRA pun mendesak pemerintah untuk membuka data pengadaan secara rinci kepada publik, termasuk spesifikasi teknis kendaraan, dasar penetapan harga, serta mekanisme tender. Menurut Badiul, transparansi sangat penting untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan justru menjadi beban fiskal baru.
Baca Juga: Menteri PKP: Gentengisasi Diterapkan Bulan Depan, Siapkan 600 Truk di Majalengka “Kami melihat, tanpa kajian kebutuhan yang terbuka, pembandingan harga yang valid, dan mekanisme pengadaan yang akuntabel, kebijakan ini berpotensi menjadi beban fiskal yang tidak efektif,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya pembandingan harga yang adil (
apple to apple), terutama jika motor yang diadakan memiliki spesifikasi khusus. “Pertanyaannya, harga pasar yang mana? Apakah harga ritel, proyek pemerintah lain, atau sekadar estimasi tanpa pembanding resmi? Jika spesifikasinya berbeda, maka perbandingan harga menjadi tidak sebanding,” jelasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
