KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan sejumlah opsi termasuk melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kemenkeu maupun Indonesia Investment Authority (INA) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan kewajiban utang Whoosh akan dialihkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 15 September 2026. Kemenkeu juga mengambil alih 60% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang berada di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai opsi pembayaran utang Whoosh melalui INA dan SMI menunjukkan pemerintah sedang mencari jalan keluar atas persoalan pembiayaan yang sejak awal di rancang proyeknya tidak benar-benar matang, terutama menyangkut pembagian risiko dan kemampuan pengembalian.

Baca Juga: Survei BI: Keyakinan Konsumen Meningkat pada Agustus 2026

“Masalahnya bukan semata siapa yang membayar utang, melainkan siapa sebenarnya menanggung risikonya. Ketika kewajiban korporasi akhirnya berpotensi ditangani lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan, risiko proyek secara perlahan berpindah kepada negara,” tutur Badiul kepada Kontan, Selasa (8/9/2026).

Rencana opsi membayar utang Woosh oleh Ina dan SMI kata Dia, Ini memperlihatkan pemerintah kebingungan mencari skema penyelesaian, bukanya menjalankan perencanaan pembiayaan yang sejak awal disiapkan secara konsisten. Perubahan skema berkali-kali justru menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan proyek strategis tersebut.

Lebih lanjut, ia juga menilai secara kapasitas, SMI dan INA mungkin memiliki instrumen serta kapasitas pembiayaan, tetapi jika pembayaran utang Whoosh membutuhkan dukungan negara, persoalannya dinilai bukan pada kemampuan kas semata, melainkan apakah mandat, sumber dana, dan risiko fiskalnya memang layak dibebankan kepada kedua lembaga tersebut.

“Artinya kalau INA dan SMI menggunakan dana atau instrumen yang memiliki keterkaitan dgn negara, pemerintah perlu membuka secara transparan sumber dananya, struktur transaksinya, tingkat risikonya, serta siapa yang akhirnya menanggung kerugian apabila proyek gagal memenuhi kewajiban,” jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian utang Whoosh belum dapat disebut sebagai solusi final. Ia menilai bahwa penyelesaian utang memang penting, tetapi perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan finansial Whoosh, tata kelola sejak awal, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan agar persoalan tersebut tidak sekadar dipindahkan.

Dalam kesempatan berbeda, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, baik INA maupun SMI tidak mempunyai kapasitas untuk membayar cicilan dan bunga utang KCIC yang bisa mencapai sekitar Rp 2 triliun per-tahun selama 80 tahun.

“Artinya, perlu ada support dana dari APBN,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila pada akhirnya INA yang diberi tugas untuk menangani persoalan tersebut, strategi komunikasi publik perlu disiapkan dengan baik untuk memastikan kepercayaan investor terhadap INA sebagai sovereign wealth fund (SWF) tetap terjaga.

Baca Juga: Utang Whoosh Dicicil hingga 80 Tahun, Negara Kini Berpotensi Tanggung Risiko

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News