KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2026. Hingga 23 Juli 2026, realisasi pembiayaan FLPP telah mencapai 111.537 unit rumah dengan nilai penyaluran sebesar Rp 13,874 triliun.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pemerintah terus mendorong penyediaan hunian pertama bagi masyarakat, khususnya MBR.

Dalam waktu dekat, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggelar akad massal dan serah terima kunci untuk 62.000 KPR rumah subsidi pada 30 Juli 2026.

Baca Juga: Tarif Tambahan AS Tekan Ekspor RI, Industri Padat Karya Paling Rentan

Pelaksanaan akad massal tersebut akan berlangsung di lebih dari 100 titik di 36 provinsi dengan melibatkan 36 bank penyalur yang menjadi mitra BP Tapera. Acara utama akan dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan dijadwalkan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari total 62.000 calon debitur, sebanyak 200 orang akan mengikuti akad secara langsung di lokasi acara utama. Sementara itu, 61.800 calon debitur lainnya akan mengikuti prosesi secara daring dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami terus berkoordinasi dengan Menteri PKP selaku Ketua Komite kami serta tim Kepresidenan RI. Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat serta para mitra kerja kami, yaitu bank penyalur dan asosiasi pengembang perumahan," kata Heru dalam keterangannya, Jumat (24/7).

Pekerja Swasta Mendominasi Penerima FLPP

BP Tapera juga mencatat pekerja swasta masih menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dari program FLPP sepanjang tahun ini.

Sebanyak 71.250 unit rumah atau 63,88% dari total penyaluran FLPP dinikmati oleh pekerja swasta.

Sementara itu, 19.254 unit atau 17,26% disalurkan kepada pekerja wiraswasta. Selanjutnya, PNS serta anggota TNI/Polri memperoleh 10.944 unit atau 9,81%, sedangkan kelompok profesi lainnya menerima 10.089 unit atau 9,05% dari total realisasi pembiayaan.

Pemerintah Siapkan Akad KUR Perumahan Rp 880 Miliar

Selain pelaksanaan akad KPR subsidi, pemerintah juga akan menggelar akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 880 miliar.

Baca Juga: AIPS: Larangan Susu Kemasan Bermerek di MBG Berisiko Ganggu Serapan Susu Peternak

Program tersebut melibatkan 7.100 debitur, yang terdiri atas 6.873 debitur dari sisi permintaan (demand) dan 227 debitur dari sisi penyediaan (supply).

Agenda pada akhir Juli ini melanjutkan rangkaian akad massal FLPP yang sebelumnya telah diselenggarakan pemerintah. Pada 29 September 2025, pemerintah menggelar akad massal untuk 26.000 unit di Cileungsi, Jawa Barat. Selanjutnya, pada 20 Desember 2025, akad massal kembali dilakukan terhadap 50.030 unit di Serang, Banten.

Heru menegaskan, keterlibatan pemerintah dalam program pembiayaan perumahan merupakan bentuk komitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah pertama.

"Ini menjadi bukti bahwa pemerintah menaruh perhatian dalam menyediakan hunian pertama bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru.

Adapun lokasi utama akad massal di Perumahan Puri Delta City Side memiliki luas sekitar 13 hektare dengan potensi pengembangan mencapai 1.219 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit rumah telah dibangun dan 150 unit di antaranya telah terjual.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News