JAKARTA. Bank berupaya mencari cara mencari sumber dana tambahan dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Pasalnya, pemerintah memangkas anggaran untuk rumah bersubsidi. Dus, penyaluran KPR bersubsidi di tahun ini akan mengandalkan skema subsidi selisih bunga (SSB) dari sebelumnya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Tidak seperti FLPP, pada skema SSB ini dana sepenuhnya berasal dari perbankan. Sedangkan pemerintah hanya membayar selisih antara bunga yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang seharusnya diterima bank.

Untuk menutup kebutuhan dana, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) gencar mencari sumber dana di pasar ritel maupun wholesale funding. Yang terbaru, BTN telah memperoleh dana sebesar Rp 5 triliun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I di Juli ini.

Direktur Keuangan dan Treasury BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, dana obligasi tersebut untuk beragam pembiayaan perumahan termasuk KPR subsidi. BTN yakin melalui upaya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 20% dan pencarian dana wholesale funding akan mencapai target pembiayaan di tahun ini.

"Kami yakin penyaluran KPR subsidi tidak akan terganggu. BTN menargetkan KPR bersubsidi dapat tumbuh sebesar 24,6% di tahun 2017," kata Iman kepada KONTAN, Rabu (12/7). BTN mencatat penyaluran KPR bersubsidi senilai Rp 59,52 triliun per Maret 2017 atau tumbuh 29,62% .

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengakui, dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut akan berdampak pada bank penyalur rumah bersubsidi. BNI mencatat porsi pembiayaan untuk rumah bersubsidi kurang dari Rp 1 triliun.

Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Randi Anto mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dampak pengurangan anggaran untuk KPR bersubsidi. BRI sendiri mencatat penyaluran KPR bersubsidi senilai Rp 86 miliar untuk 1.164 unit rumah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina