KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mematok target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2023 sebesar Rp 441,4 triliun. Target tersebut ternyata lebih rendah dari capaian PNBP tahun ini yang tercatat sebesar Rp 588,3 triliun.

Meski begitu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan dalam mencapai target PNBP tahun ini. Salah satunya adalah fluktuasi harga komoditas.

"Tentu kita sama-sama menyadari bahwa PNBP ini cukup fluktuatif dan cukup sulit untuk dikendalikan apabila kita menghadapi fluktuasi harga," ujar Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI-DPR RI, Rabu (15/2).

Baca Juga: Perkebunan yang Tidak Membuka Hutan, Tak Berkewajiban Bayar PSDH dan DR?

Selain itu, tantangan di sektor hulu migas di tengah tren perubahan terhadap pengembangan energi terbarukan, ancaman krisis ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, serta inovasi layanan berbasis IT juga menjadi tantangan PNBP tahun ini.

"Kalau kondisi terjadi perubahan misalnya dari pandemi tiba-tiba meledak lagi sehingga ini kemudian melakukan pengetatan lagi, biasanya layanan beberapa kementerian/lembaga tidak bisa dilaksanakan dan tentu ini membuat PNBP dari kementerian/lembaga terkait itu juga menurun," jelasnya.

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, kinerja PNBP sampai akhir Desember 2022 meningkat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 588,3 triliun pada periode laporan. Ini setara 122,2% dari target yang tertuang dalam Perpes 98/2022.

Baca Juga: KPK Setor PNBP Rp 439,7 Miliar di 2022

"Ini adalah termasuk PNBP tertinggi dalam sejarah PNBP kita," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (3/1).

Sri Mulyani menyampaikan, peningkatan PNBP tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas, terutama pada komoditas batubara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi