KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah untuk di tahun depan. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna yang meminta seluruh kementerian dan lembaga menekankan dan menitikberatkan soal SDM.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebetulnya pembangunan SDM yang disusun pemerintah ini akan secara menyeluruh. Dalam artinya mulai dari peningkatan kualitas standar hidupnya hingga kualitas untuk masuk dalam pasar kerja.

Untuk standar hidup, kata Bambang, pastinya hal ini terkait kemiskinan yang harus bisa dikeluarkan. Kemudian memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan. "Dipastikan layanan pendidikan dan kesehatan dan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi diperhatikan, itu untuk standar hidupnya," ungkapnya usai sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/8).

Sementara untuk kualitas masuk kerja, pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada vokasi. Vokasi pun nantinya tidak lagi menjadi perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan tapi akan menjadi perhatian seluruh kementerian/lembaga.

"Misalnya, sekarang kita prioritas di pariwisata kita perlu mendatangkan turis lebih banyak. Maka, vokasi pariwisata diperkuat. Lalu kita ingin menghidupkan kembali industri, maka otomatis vokasi di industri diperkuat," tambah dia.

Maka itu, di tahun depan pemerintah akan menggelontorkan anggaran hingga Rp 14 triliun hanya untuk vokasi di seluruh kementerian/lembaga. Jumlah tersebut pun jauh meningkat dari tahun ini yang anggaran vokasinya masih di bawah Rp 10 triliun.

Lalu untuk peningkatan standar hidup, Bambang mengatakan, pemerintah akan meningkatkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti, program keluarga harapan (PKH) yang akan ditambah pada pemanfaatannya.

"Jumlahnya penerimanya tetap 10 juta tapi jumlah yang diterima meningkat yang tadinya 9% dari pengeluaran mereka, mulai 2019 akan ditambah jadi 16%," katanya.

Kemudian juga untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) yang juga akan dimaksimalkan pengalihannya (dari rastra) yakni sekitar 15,6 juta penerima. Lalu, kalau kartu sehat, ia menargetkan penerimanya mencapai 107 juta sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Jumlah itu mencakup 40% keluarga dengan pendapatan terendah yangmana di tahun ini masih 95 juta penerima. Tak ketinggalan, program kartu indonesia pintar (KIP) juga tahu depan ditargetkan naik menjadi Rp 11 triliun.

"Jumlah pasti penerimanya saya lupa tapi yang pasti nambah. Nah untuk KIP kita ingin datanya sinkron dengan PKH itu sinkron, jadi anaknya di PKH sekolah juga menerima KIP," tambahnya.

Dengan begitu, kemiskinan di tahun depan ditargetkan pada rentang 8,5%-9,5%. Kemudian pengangguran terbuka targetnya 5% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan lebih tinggi yakni sebesar 72.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat