JAKARTA. Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif pajak, salah satunya yang sudah keluar adalah tax allowance. Kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara mengatakan aturan tax allowance memang memberikan dampak pada susutnya penerimaan pajak. Hanya saja, yang saat ini harus diprioritaskan pemerintah adalah perekonomian.

Antara pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan perekonomian, pemerintah akan memberikan pilihan paling utama pada perekonomian. "Itu selalu nomor satu," ujar Suahasil, Kamis (23/4).

BTN dan Kabupaten Minahasa Utara Luncurkan DigiKab Powered by Balé

Sebagai informasi, dalam revisi teranyar tax allowance yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015, ada 66 sektor bidang usaha tertentu yang bisa mendapat fasilitas. Sebelumnya, dalam PP Nomor 52 Tahun 2011 hanya 52 bidang usaha tertentu.

Melihat lebih dalam, terdapat 17 sektor bidang usaha baru yang ditambahkan dan 3 sektor bidang usaha yang dihapus. Bidang usaha baru yang ditambahkan sebagian besar adalah industri manufaktur seperti industri pemintalan benang, komputer, dan kendaraan bermotor.

Industri barang modal bersubstitusi impor yang selama ini diimpor juga ditambahkan sektornya. Sebut saja sektor industri mesin pertanian dan industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal.

Ada juga bidang usaha baru yang ditambahkan sebagai perincian industri seperti industri pertambangan batu bara dan lignit. Dalam PP terbaru bidang usaha ini memiliki rincian sektor lebih terklasifikasi yaitu sektor pengusahaan tenaga panas bumi, pertambangan bijih tembaga, dan pertambangan emas dan perak. Sebelumnya bidang usaha ini hanya memiliki sektor pengusahaan tenaga panas bumi saja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News