JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun lalu mendapat respons positif dari kalangan pengusaha. Meski begitu, para pengusaha minta pemerintah kembali melakukan evaluasi atas efektivitas paket kebijakan yang telah digulirkan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, sejak diluncurkan pertama kali pada September 2015 hingga kini sudah ada 11 paket kebijakan ekonomi dari pemerintah. Nyatanya belum seluruh kebijakan yang masuk dalam paket-paket tersebut bisa terealisasi.

Rosan bilang Kadin tengah melakukan kajian atas kebijakan paket ekonomi yang telah dirilis pemerintah. Nantinya, Kadin akan menilai apakah kebijakan dalam paket ekonomi itu sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. "Sedang kami kaji. Nanti hasilnya akan diberikan ke pemerintah," ujarnya Selasa (5/4).

Meski begitu, Rosan bilang ada beberapa kebijakan yang digulirkan dalam paket kebijakan ekonomi memberikan angin segar bagi pengusaha dan investor. Ia mencontohkan, kebijakan penyederhanaan aturan atau deregulasi serta sederet insentif yang ditawarkan lewat paket kebijakan membuat kepercayaan investor meningkat.

Selain itu, Roslan juga menilai kebijakan pembukaan daftar negatif investasi (DNI) yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid X juga berdampak besar bagi investasi. "Paket kebijakan ekonomi jilid X mendapat respon positif dari dunia usaha baik dalam negeri maupun asing," imbuhnya.

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid X yang diluncurkan Februari 2016, pemerintah mengeluarkan 35 sektor usaha dari DNI, antara lain industri pariwisata, industri perfilman dan penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) di atas Rp 100 miliar. Artinya, investor asing bisa membenamkan modal hingga 100%.

Perjelas fokus

Meski begitu, Kadin mengkritik sebagian besar paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah belum punya fokus yang jelas. Rosan bilang, paket kebijakan ekonomi seharusnya memiliki tujuan utama agar dampaknya tak sporadis.

Ia berharap, tujuan akhir paket kebijakan ekonomi pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam harus dikurangi, sehingga hilirisasi produk bisa menjadi pilihan.

Roslan juga menyoroti pengembangan bisnis berbasis digital. Industri ekonomi digital merupakan industri baru yang dikembangkan anak muda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Belakangan, kinerja industri digital melaju cukup kencang. Berdasarkan catatan Rosan, nilai investasi ekonomi digital pada tahun ini bakal mencapai US$ 24 miliar dan akan meningkat menjadi US$ 130 miliar pada tahun 2020.

Nah, demi mendorong tumbuh kembangnya industri ini, Rosan berharap agar industri ekonomi digital tidak dikenakan pajak.

Meski dampak paket kebijakan tak bisa dipukul rata, Sekretaris Jenderal Apindo Sanny Iskandar meminta pemerintah segera merampungkan aturan turunannya agar paket kebijakan ini bisa direalisasikan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adi Lukman  juga bilang bagi industri makanan dan minuman, paket kebijakan ekonimi jilid I menjadi andalan. "Tetapi dari paket kebijakan itu, aturan turunannya belum semua selesai," kata Adi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia