KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas industri, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Namun, di saat bersamaan, tekanan fiskal dan risiko pengelolaan utang masih membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam lima tahun ke depan.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Baca Juga: Pemerintah Klaim Ekonomi Kuat, Data Pajak Indonesia Berkata Lain

Target tersebut akan dikejar melalui penguatan sektor industri, penyiapan tenaga kerja kompeten, serta peningkatan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global.

“Produktivitas nasional harus terus didorong agar struktur ekonomi semakin berdaya saing,” tegas Airlangga, Kamis (12/2/2026).

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11%, dengan produk domestik bruto (PDB) per tenaga kerja meningkat lebih dari 3%. Pemerintah menilai capaian ini menjadi modal awal untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi.

Salah satu fokus penguatan diarahkan ke industri elektronik yang hingga triwulan IV 2025 berkontribusi sekitar 1,6% terhadap PDB nasional, dengan pertumbuhan 4,13% secara tahunan. 

Pemerintah mendorong peningkatan inovasi, perluasan Global Value Chain (GVC), serta penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab melalui prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD).

Baca Juga: Ekonomi Butuh Intervensi Fiskal dan Investasi Agresif

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun roadmap pengembangan ekosistem industri semikonduktor, termasuk kerja sama riset dan penguatan teknologi dengan lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat.

Di tengah agenda transformasi tersebut, tekanan fiskal tetap menjadi tantangan besar. Pemerintah menargetkan keseimbangan primer APBN 2026 sebesar Rp 89,7 triliun.

Meski lebih rendah dari realisasi 2025, target ini dinilai masih tinggi di tengah risiko penerimaan negara yang melemah.