KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR RI dikabarkan akan melakukan uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan besuk Senin (19/9).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai uji kelayakan dan kepatuhan tersebut minim pelibatan dan perhatian publik serta terbilang cukup kilat.

"Minimnya perhatian publik pada proses seleksi Anggota BPK nampak aneh karena keseluruhan proses seleksi itu terjadi di DPR, lembaga yang selalu menjadi buah bibir publik, lembaga yang merupakan representasi rakyat.

KB Bank Catat Kinerja Apik di Kuartal III-2025, Laba Bersih Sentuh Rp265 Miliar

Baca Juga: Wah, Bantuan Kartu Prakerja Rp 289,85 Miliar Terindikasi Tidak Tepat Sasaran

Mungkinkah sepinya proses seleksi ANggota BPK sesuatu yang didesign atau disengaja oleh DPR?," terang Lucius pada media, Minggu (18/9).

Dia juga menilai, dari beberapa kali proses pemilihan anggota BPK sebelumnya, minimnya pelibatan publik nampak seperti hal yang disengaja DPR.

Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir keterpilihan anggota BPK yang didominasi oleh kader partai politik.

"Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, maka potensi hasil akhir terpilihnya anggota BPK berlatar belakang kader parpol merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi," tutur Lucius.

Baca Juga: Arus Kas Pertamina Negatif, Pengamat: Harus Ada Kepastian Bayar Kompensasi BBM

Lucius khawatir, minimnya pelibatan publik pada seleksi Anggota BPK juga dapat menjadi celah bagi proses seleksi yang asal-asalan sebatas formalitas atau bahkan sandiwara belaka.

Dia juga pesimis dengan hasil akhir pemilihan anggota BPK akan paham betul dengan urusan audit keuangan yang menjadi tugas utama BPK sesuai amanat UU. Sementara, jika yang terpilih didominasi 'titipan' parpol, nasib uang rakyat tentu dipertaruhkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News