JAKARTA. Nuraini Koordinator Forum Honorer Indonesia (FHI), yang juga berprofesi sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Talang, Tegal, mendatangi DPR RI guna mengadukan nasibnya.

“Ketika pemerintah memberlakukan UMR untuk buruh, ketika pegawai negeri bergaji penuh. Ketika guru negeri dan swasta pesta sertifikasi secara riuh. Nun jauh di sana para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah masih mengeluh para guru honorer di sekolah negeri masih mengaduh karena gaji mereka hanya Rp 500 ribu, Rp 400 ribu, Rp 300, Rp 200 ribu, Rp 100 ribu bahkan Rp 50 ribu,” ujar Ani saat konferensi pers, di Gedung DPR Nusantara III, Rabu (13/4).

Ia pun menjelaskan jika selama ini guru honorer dibagi atas dua yaitu yang dibiayai oleh APBN/APBD dan non APBN/APBD dan dirinya merupakan salah satu guru yang non APBN/APBD. Bukan hanya itu, pasalnya menurut Nuraini ada sekitar 600 ribu guru honorer di seluruh Indonesia yang bernasib sama sepertinya. “Ada 600 ribuan yang non APBN/APBD. Guru-guru honorer itu gajinya dibayar dari dana BOS yang diterima setiap daerah dan uang kas dari sekolah tersebut,” imbuhnya.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Bukan hanya itu Guru yang telah mengajar selama delapan tahun ini mengaku hanya mendapat gaji Rp 80 ribu per-bulan itu pun dibayar setiap tiga bulan sekali. Alhasil, Aini berharap jika draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) revisi atas PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang aka diharmonisasikan di Menteri Hukum dan HAM dapat memenuhi tuntutan FHI.

Tuntutan tersebut antara lain, agar pemerintah memberikan jaminan 100% tenaga honorer diangkat di bidang pendidikan. Lalu pemerintah juga harus segera memberlakukan Upah Minimum Pendidikan (UMP) bagi para tenaga honorer di bidang pendidikan, dan pemerintah harus segera memperbaiki sistem rekrutmen honorer dan menjadikan sebagai sistem utama dalam penerimaan PNS.

“PP PP 48/2005 juncto PP 41/2007 ini akan direvisi lagi. Diharmonisasi pada 15 April di Menkumham dengan eksekutif pemerintah. Kami mohon kepada pemerintah agar memperhatikan kami para pendidik anak bangsa. Pas sebelum tanggal 15 April, tanggal 14 April kami diundang ke Menkumham untuk membahas masalah ini dengan Menpan dan BKN,” tegasnya.

Namun, jika ternyata tuntutan tidak terpenuhi FHI sebagai wadah aliansi 33 organisasi honorer di seluruh Indonesia itu berencana menggelar demo bernama Aksi Mei Bergerak. Hal tersebut dilakukan sekaligus dalam rangka menyambut hari pendidikan nasional pada 2 Mei 2011 yang akan datang.

Lebih lanjut ia menjelaskan Aksi Mei Bergerak akan menggunakan sandi utama Merah-Putih di langit Biru dengan pengertian sebagai berikut: Merah akan menjadi simbol kemarahan para tenaga honorer di seluruh Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang lamban, diskriminatif, dan jauh dari rasa keadilan. “Karena itu FHI akan mengerahkan masa besar-besaran di Istana Presiden. Aksi ini akan mengambil ritme waktu 3 hari, 7 hari dan 30 hari tergantung tingkat tercapainya tujuannya,” tutupnya.

Putih akan menjadi simbol religiositas para tenaga honorer. Aini mengaku jika demo siang hari masih tidak mendapatkan respons maka pada malam hari FHI akan menggelar istighosah kubro dengan melibatkan para tokoh-tokoh agama. Sedangkan Biru, menjadi simbol negosiasi terhadap pemerintah. Maksudnya FHI akan mengirim delegasi sejumlah pihak ke pemerintah maupun kepada kelompok kepentingan seperti parpol, LSM maupun tokoh masyarakat agar membantu FHI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News