KONTAN.CO.ID - Bangkok. Kasus penyebarann foto seksual milik selir Raja Thailand, Sineenat Wongvajirapakdi terus berlanjut. Diperkirakan, ada sekitar 1.400 foto selfie seksual selir Raja Thailand, Sineenat Wongvajirapakdi yang sengaja disebarkan kepada aktivis anti-monarki.

Hal ini diduga berkaitan dengan intrik dan persaingan dalam Kerajaan Thailand. Ada sekitar 1.400 selfie yang dilaporkan secara eksplisit menggambarkan seksualitas, diduga telah dicuri dari selir berusia 35 tahun itu.

Sebelumnya, perempuan yang akrab dipanggil Koi dibebaskan dari penahanan awal tahun ini setelah menghabiskan sepuluh bulan di penjara. Dia telah dituduh bermusuhan dengan ratu, tetapi sekarang telah dinyatakan "bersih."

Koi sudah dikembalikan ke perannya sebagai permaisuri resmi Raja Maha Vajiralongkorn yang berusia 68 tahun. Diduga, foto-foto telanjang miliknya dikirim awal tahun ini kepada Andrew MacGregor Marshall, kritikus Inggris terkemuka yang aktif menyoroti isu soal Thailand.

Baca juga: Ada bantuan Rp 28 triliun jika buka diplomatik dengan Israel, apakah Indonesia mau?

Ada juga foto seksual selir Raja Thailand, Sineenat Wongvajirapakdi yang dikirim ke Pavin Chachavalpongpun, seorang akademisi Thailand yang tinggal di Jepang. Dia juga menghadapi tuntutan pidana di Thailand atas kritiknya terhadap monarki.

Kepada The Daily Beast, Marshall mengatakan memutuskan untuk mengungkap kepada publik bahwa dia telah mendapat foto-foto seksual selir Raja Thailand, Sineenat Wongvajirapakdi itu setelah Chachavalpongpun membuka temuanya. Chachavalpongpun telah merilis beberapa gambar yang tidak terlalu sensual.

Menurutnya, pada Agustus, saat Koi diterima kembali ke rumah kerajaan, dia menerima sepucuk surat yang dikirim ke alamat lama yang tidak lagi dia tinggali. Surat itu berisi kartu memori SD. Dikirimkan menggunakan "alamat pengirim palsu" yang sesuai dengan markas besar badan intelijen Jerman di Berlin.

“Ada 1.400 foto dari empat iPhone yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah foto yang sangat mesra” terangnya.

“Saya membuat keputusan untuk tidak menerbitkannya. Mereka jelas telah dikirim kepadaku tanpa persetujuannya. Tapi aku juga hanya melihat ini sebagai permainan kelompok politik (faksi) di istana.”  

Editor: Adi Wikanto