KONTAN.CO.ID - Sempat beredar kabar, gara-gara orang Indonesia, sebuah toko sepeda yang khusus menjual sepeda merek Brompton di luar negeri harus tutup. Penyebabnya, barang jualan mereka habis diborong pembeli dari Indonesia.

Tentu Anda sekarang sudah tahu, sepeda Brompton bukanlah sepeda yang harganya murah. Toh, harga tidak membuat banyak orang penggemar olahraga sepeda jiper dan tetap memburu sepeda mahal ini.

Sayang sekali, Brompton bukanlah salah satu komponen utama yang masuk ke perhitungan produk domestik bruto (PDB). Meski pembelian Brompton melejit, ekonomi Indonesia tetap turun 5,32%.

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Karena itu, pemerintah saat ini sibuk menguras kocek dan menerbitkan berbagai stimulus. Tujuannya, demi mengangkat daya beli masyarakat. Harapannya, seiring daya beli masyarakat kembali naik, ekonomi juga kembali bergairah.

Wajar bila peningkatan daya beli masyarakat menjadi fokus pemerintah. Pasalnya, PDB Indonesia selama ini ditunjang oleh konsumsi privat. Selama ini, sekitar 55% dari total PDB bersumber dari transaksi jual beli kebutuhan rumahtangga. Komponen ini naik rata-rata 5% per tahun dan menjadi penunjang ekonomi.

Di kuartal dua tahun ini, komponen konsumsi rumahtangga tercatat merosot 5,51% secara tahunan. Dari berbagai unsur yang menjadi dasar perhitungan konsumsi rumahtangga, hanya pengeluaran konsumsi perlengkapan rumahtangga, kesehatan dan pendidikan yang masih mencatat kenaikan.

Pemerintah juga cukup royal dalam membagi stimulus ke masyarakat. Ada kartu prakerja, gaji ke-13, kredit usaha rakyat (KUR) super mikro, bantuan Rp 600.000 bagi karyawan swasta, hingga berbagai subsidi dan insentif pajak.

Stimulus ini diharapkan bisa cepat berdampak pada ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah umumnya akan langsung membelanjakan dana yang didapat. Dengan demikian, permintaan dan penawaran di pasar lebih cepat tercipta dan ekonomi bisa lebih cepat bergerak.

Cuma, stimulus ini harus sejalan dengan upaya penanganan pandemi korona, yang jadi sumber masalah. Pemerintah harus cermat menetapkan kebijakan terkait upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menciptakan kluster baru penyebaran virus korona.

Bila rantai penyebaran Covid-19 tidak bisa diputus, ekonomi juga sulit berputar secara optimal. Alhasil, stimulus hanya akan terasa seperti membuang garam ke laut.

Penulis : Harris Hadinata

Rredakttur Pelaksana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News