JAKARTA. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Muchsin Al Attas mengaku serius mengajukan Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Fahrurrozi Ishaq menjadi Gubernur DKI menandingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut dia, Fahrurrozi jauh lebih unggul dibanding Ahok karena mendapat dukungan rakyat. "Pak Ustaz (Fahrurrozi) ini tokoh Betawi yang sudah lama berkecimpung di organisasi Betawi dan dicintai masyarakat Betawi. Mayoritas warga Jakarta itu kan Betawi, jadi beliau pasti tahu betul apa yang jadi harapan orang Betawi. Kalau orang Belitung (Basuki), mana tahu (Betawi) sih," kata Muchsin kepada Kompas.com, Selasa (11/11).

Lebih lanjut, menurut dia, DPRD DKI terutama yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyetujui Fahrurrozi menjadi Gubernur DKI Jakarta tandingan Basuki.

Usulan Gubernur DKI tandingan ini disampaikan FPI pada aksi unjuk rasa, Senin (10/11) kemarin di halaman Balaikota Jakarta. Ia mengaku terinspirasi oleh suasana politik di DPR yang juga membuat pimpinan tandingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP.

"Kan memang sekarang lagi ngetren model pejabat tandingan. Berarti memang pejabat kita memberi contoh ke masyarakat, ya tandingan seperti itu, makanya kami, FPI dan GMJ gampang saja mengikuti," kata Muchsin.

Kendati demikian, lanjut dia, menyukseskan Fahrurrozi menjadi Gubernur DKI Jakarta bukan tujuan utama FPI. Yang paling penting bagi ormas itu adalah membatalkan Ahok menjadi Gubernur DKI.

Tahap pertama yang bakal dilakukan FPI adalah berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan hak interpelasi dan hak angket terhadap Ahok. Ia mengklaim melalui hak tanya tersebut, Ahok tidak dapat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, pihaknya baru merumuskan tokoh mana yang pantas menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki.

"Bisa Pak Ustaz (Fahrurrozi), bisa tokoh dari luar atau tokoh dari KMP (Koalisi Merah Putih). Jadi kami itu menolak Ahok (menjadi Gubernur) bukan tanpa sebab, kami juga sudah memberikan 20 'dosa' Ahok kepada DPRD," kata Muchsin.

Ia juga mengancam bakal melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi jika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo benar-benar melantik Ahok menjadi Gubernur DKI pada 18 November mendatang.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 2013 tentang Kekosongan Kepala Daerah, Ahok berhak menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI hingga masa akhir jabatan atau pada Oktober 2017. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie