JAKARTA. Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Syarifudin Sudding mendesak agar KPK segera memeriksa dugaan keterlibatan Sudi Silalahi dalam kasus Hambalang. "KPK harus panggil SS untuk menkonfirmasi keterangan Widodo di pengadilan Tipikor," kata Sudding di gedung DPR (3/11). Fakta persidangan, lanjut Sudding, yang diungkap Widodo Wisnu Sayoko di Tipikor tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebab fakta persidangan juga memiliki nilai pembuktian dalam hukum. Sudding mendorong agar keterangan Widodo divalidasikan oleh KPK terkait peran Menteri Sekretaris Negara tersebut dalam pengurusan proyek Hambalang. Lebih lanjut, Sudding menduga ada keterlibatan lingkaran Istana atas kasus tersebut. Selain itu dalam upaya kesetaraan dalam hukum, KPK diharapkan dapat mengambil pelajaran atas pemeriksaan Boediono di kantor Wapres beberapa pekan kemarin yang ramai menuai kontroversi. Sudding bilang, hal ini tidak boleh terulang kembali dalam pemeriksaan Sudi nantinya. "Saya kira, dugaan keterlibatan lingkaran Istana, memang tidak bisa dipungkiri. Beberapa pihak yang pernah disebut dan AM (Andi Mallarangeng) menjadi tersangka, tak lepas dari lingkaran kekuasaan . Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus ditelusuri," tandasnya. "KPK juga harus berani, apa yang dikatakan oleh KPK tentang equality before the law harus di implementasikan nyata. Tidak ada previllage kepada pejabat manapun," pungkas anggota Komisi III DPR itu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Fraksi Hanura desak KPK periksa Sudi Silalahi
JAKARTA. Ketua Fraksi Partai Hanura DPR, Syarifudin Sudding mendesak agar KPK segera memeriksa dugaan keterlibatan Sudi Silalahi dalam kasus Hambalang. "KPK harus panggil SS untuk menkonfirmasi keterangan Widodo di pengadilan Tipikor," kata Sudding di gedung DPR (3/11). Fakta persidangan, lanjut Sudding, yang diungkap Widodo Wisnu Sayoko di Tipikor tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebab fakta persidangan juga memiliki nilai pembuktian dalam hukum. Sudding mendorong agar keterangan Widodo divalidasikan oleh KPK terkait peran Menteri Sekretaris Negara tersebut dalam pengurusan proyek Hambalang. Lebih lanjut, Sudding menduga ada keterlibatan lingkaran Istana atas kasus tersebut. Selain itu dalam upaya kesetaraan dalam hukum, KPK diharapkan dapat mengambil pelajaran atas pemeriksaan Boediono di kantor Wapres beberapa pekan kemarin yang ramai menuai kontroversi. Sudding bilang, hal ini tidak boleh terulang kembali dalam pemeriksaan Sudi nantinya. "Saya kira, dugaan keterlibatan lingkaran Istana, memang tidak bisa dipungkiri. Beberapa pihak yang pernah disebut dan AM (Andi Mallarangeng) menjadi tersangka, tak lepas dari lingkaran kekuasaan . Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus ditelusuri," tandasnya. "KPK juga harus berani, apa yang dikatakan oleh KPK tentang equality before the law harus di implementasikan nyata. Tidak ada previllage kepada pejabat manapun," pungkas anggota Komisi III DPR itu.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
