JAKARTA. Setelah Fraksi Partai Nasdem, kini giliran Fraksi Partai Hanura di DPR yang menolak usulan dana aspirasi dengan total anggaran Rp 11,2 triliun per tahun yang akan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan dengan tegas menolak hadirnya dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk setiap anggota DPR," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Nurdin mengatakan, Hanura belum melihat urgensi dari usulan dana aspirasi ini. Menurut dia, penganggaran dana pembangunan di daerah bukan tugas DPR. Anggota DPR hanya bertugas menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya ke pemerintah, bukan menjadi kuasa anggaran.

"Fraksi Partai Hanura tidak ingin mengambil tugas-tugas yang bukan menjadi fungsi dari DPR karena hanya akan menimbulkan masalah baru dan tumpang tindih dengan program pemerintah," ujar Nurdin.

Lagipula, lanjut Nurdin, Anggota DPR selama ini sudah menerima dana reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Fraksi Hanura, kata dia, juga kerap memberikan fasilitas bagi anggota DPR yang reses yang berasal dari kas partai hasil sumbangan kader.

"Fraksi Partai Hanura setelah ini akan lebih fokus mengawal program pemerintah yang masih belum maksimal, utamanya mengenai perlambatan ekonomi, menurutnya nilai tukar (rupiah terhadap dollar AS), serta harga sembako yang melambung tinggi," ucapnya.

Sejauh ini, baru Hanura dan Nasdem yang sudah menyatakan usulan dana aspirasi ini. Fraksi Partai Demokrat juga sudah menyatakan sikap resmi, tetapi akan menunggu penjelasan pemerintah.

Adapun tujuh fraksi lainnya belum menyampaikan sikap resmi, tetapi secara individual banyak yang menyatakan dukungannya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan, semua fraksi di DPR awalnya menyetujui Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang sering disebut dengan dana aspirasi.

Taufik heran, sebab kini muncul fraksi yang menolak usulan dana sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya tersebut.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak, aneh. Dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan, tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6). (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie