KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI secara resmi mengambil sikap politik terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ini ditandai lewat pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa keputusan tersebut murni merupakan konsensus bersama dari seluruh jajaran fraksi lewat rapat pleno.

"Ini pleno fraksi. Dari 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Gibran Berniat Mundur, Ini Daftar Wapres Indonesia Terlama dan Tersingkat

Terkait landasan yuridis yang melatarbelakangi usulan HMP tersebut, Utut menyebut pertimbangan teknis akan dijelaskan lebih rinci oleh anggota komisi terkait. 

Pihaknya, berpatokan pada regulasi tata tertib DPR guna memastikan setiap prosedur hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau pertimbangannya sudah ada, poinnya sudah ada. Kan kita merujuk pasal 77 B, nanti biar teman-teman dari Komisi III yang menjelaskan," katanya.

Mengenai waktu penyerahan dokumen HMP ke pimpinan DPR, Utut menilai tahapan tersebut merupakan bagian dari prosedur birokrasi parlemen. 

Menurutnya, penetapan arah politik fraksi merupakan proses paling krusial sebelum berkas resmi disampaikan secara administratif.

"Ya, kita lihat. Kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," tuturnya. 

Menanggapi rencana langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak Gibran, ia menegaskan PDIP tetap fokus pada jalur DPR. 

Baca Juga: Konflik Elite soal Gibran Berpotensi Ganggu Kepastian Politik dan Agenda Ekonomi

"Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan menggunakan hak menyatakan pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju," pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran buka suara ihwal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dia menegaskan, polemik diharapkan tak berlangsung berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," katanya kemarin.

Gibran menuturkan, dirinya akan membuktikan kebenaran lewat PTUN dan siap berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Penjualan Ritel Diproyeksi Terus Tumbuh hingga Awal 2027, Ini Pendorongnya

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1 serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News