KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk menekan subsidi energi. Pemerintah khawatir subsidi energi yang sudah dianggarkan Rp 502 triliun bakal jebol.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Fathan Subchi mendukung jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, namun dengan syarat ada pengendalian konsumsi dari pemerintah.

“Jadi menurut saya, pemerintah harus lebih bijak. Sebagai contoh membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan layanan transportasi publik,” tutur Fathan kepada Kontan.co.id, Kamis (25/8).

Baca Juga: PKS Ingatkan Kenaikan Harga BBM akan Timbulkan Efek Domino Negatif

Kemudian, Fathan juga meminta agar pemerintah memastikan subsidi yang diberikan tepat sasaran, terutama bisa dinikmati masyarakat miskin. Selain itu, ia mendorong pemeirntah meningkatkan dan mengembangkan BBM non fosil atau energi baru terbatukan agar konsumsi BBM fosil semakin berkurang.

Fathan mengatakan, di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, berdampak pada murahnya harga minyak mentah rusia sekitar 30% dari pasar global. Sehingga mengimpor minyak dari Rusia juga bisa menjadi salah satu opsi untuk menekan kenaikan harga BBM.

Meski begitu, dalam memutuskan penyesuaian harga BBM tersebut, Fathan meminta pemerintah mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya, pertama, Indonesia Indonesia saat ini bukan lagi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) alias organisasi berisikan negara pengekspor minyak bumi.

Kapasitas produksi atau lifting minyak Indonesia juga semakin turun tiap tahun. Di semester I 2022 ini, lifting minyak hanya sekitar 640.000 barel per hari. Artinya, kata Fathan, fakta tersebut menunjukkan lifting minyak RI masih di bawah target produksi tahun 2022 yaitu sebesar 703.000 barel per hari.

“Kedua, kalau kita melihat harga jual BBM kompetitor PT Pertamina di dalam negeri, seperti Shell, dan lainnya, telah melakukan penyesuaian harga lebih dulu dibanding Pertamina. Jadi tidak patut pula subsidi harga BBM semakin membengkak,” jelasnya.

Ketiga, Indonesia saat ini masih berjuang untuk bangkit dan pulih setelah melewati puncak masa pandemi. Pertumbuhan ekonomi juga harus terus digenjot dan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga terus didorong.

Di sisi lain, laju inflasi juga harus tetap dikendalikan agar kejadian gejolak inflasi  tinggi seperti di negara lain tidak terjadi di Indonesia. “Nah, artinya kenaikan harga BBM bukan solusi utama,” imbuh Fathan.

Baca Juga: Gerus Daya Beli, Fraksi Partai Gerindra Tolak Kenaikan Harga BBM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat