KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpandangan bahwa anggaran untuk Dana Desa perlu dinaikkan kembali pada tahun 2023, setelah sebelumnya menurun dari 2020 yang sebesar Rp 71,85 triliun menjadi Rp 68 triliun pada tahun ini.

Pandangan ini disampaikan fraksi PKS DPR lewat juru bicaranya Anggota DPR RI Fahmi Alaydroes pada Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Selasa (24/5).

Fahmi menyampaikan, dengan meningkatnya anggaran Dana Desa tersebut, diharapkan pemerataan kesejahteraan dapat segera tercapai.

“Fraksi PKS berpandangan bahwa Dana Desa perlu dinaikkan kembali pada tahun 2023, setelah sebelumnya menurun Rp 71,85 triliun (2021) menjadi Rp 68 triliun (2022). Sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai,” tutur Fahmi dalam tutur anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sri Meliyana, saat membacakan pandangan fraksinya, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/5).

Baca Juga: Sri Mulyani Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Sektor Usaha Berorientasi Ekspor

Selain itu, Fahmi juga menyampaikan pandangan lain dari fraksi PKS, diantaranya mendorong pemerintah agar lebih serius dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi, karena sejak awal periode Pemerintahan Jokowi target pertumbuhan tidak pernah tercapai (baik target RPJMN maupun APBN).

Menurutnya, kegagalan mencapai target pertumbuhan menjadi salah satu penyebab pemerintah belum berhasil mencapai amanat konstitusi yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat dan terus menempatkan Indonesia pada middle income trap.

Kemudian, fraksi PKS memandang bahwa peranan konsumsi pemerintah sebagai countercyclical belum maksimal.

Berbagai anggaran yang dirumuskan khususnya dari anggaran pemulihan ekonomi nasional terlaksana cukup rendah. Tahun 2021, realisasi PEN hanya 88 persen (dari Rp 744 triliun) dan tahun 2020 terealisasi 83 persen (dari Rp579 triliun). APBN belum mampu memenuhi fungsi distribusi, stabilitasi dan alokasi dengan baik.

Baca Juga: Buka Prakerja.go.id, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 Dimulai

Fraksi PKS juga menilai target inflasi tahun 2023 semestinya berada pada kisaran 2%-3%. Sehingga Pemerintah diharapkan bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, cabai, bawang merah, telur, dan lainnya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memastikan harga yang dikendalikan pemerintah juga tidak dinaikkan, seperti: tarif listrik, bahan bakar minyak, dan gas.

“Fraksi PKS memperingatkan pemerintah bahwa beban pembayaran bunga utang terus bertambah, bahkan mencapai lebih dari 20% pengeluaran pemerintah. Rasio pembayaran bunga tersebut telah melampaui rekomendasi International Debt Reliefsebesar 4,6%-6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7%-10%,” tutur Fahmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli