JAKARTA. Poin renegosiasi mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah selesai. Sembari menunggu adanya amandemen kontrak Freeport oleh pemerintah baru nanti, Freeport memberi peluang bagi Pemerintah Daerah Papua untuk memiliki saham Freeport. Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menyatakan, pihaknya setuju mendivestasikan 30% atau saat ini tinggal melepas sisa kewajiban 20,64% saham. Sebab, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki 9,36%. "Opsinya pertama diberikan ke pemerintah pusat, lalu BUMN, dan pemerintah daerah, dan ada juga opsi IPO," ujar Senin (11/8). Dia menyatakan, untuk daerah, pihaknya berpikir memberikan jaminan ke mereka agar bisa mendapatkan saham Freeport walaupun Pemerintah Papua tidak memiliki uang. "Kami memberikan jaminan, jadi mereka bisa membayar saham itu dengan pembayaran deviden yang setiap tahun masuk ke kas daerah," ungkap dia. Tapi jika tak mampu membayar, saham daerah kembali ke Freeport.
Freeport ingin Pemda Papua kebagian jatah saham
JAKARTA. Poin renegosiasi mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah selesai. Sembari menunggu adanya amandemen kontrak Freeport oleh pemerintah baru nanti, Freeport memberi peluang bagi Pemerintah Daerah Papua untuk memiliki saham Freeport. Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menyatakan, pihaknya setuju mendivestasikan 30% atau saat ini tinggal melepas sisa kewajiban 20,64% saham. Sebab, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki 9,36%. "Opsinya pertama diberikan ke pemerintah pusat, lalu BUMN, dan pemerintah daerah, dan ada juga opsi IPO," ujar Senin (11/8). Dia menyatakan, untuk daerah, pihaknya berpikir memberikan jaminan ke mereka agar bisa mendapatkan saham Freeport walaupun Pemerintah Papua tidak memiliki uang. "Kami memberikan jaminan, jadi mereka bisa membayar saham itu dengan pembayaran deviden yang setiap tahun masuk ke kas daerah," ungkap dia. Tapi jika tak mampu membayar, saham daerah kembali ke Freeport.
