KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Freeport Indonesia bersama dengan pemerintah akan menandatangani perjanjian terkait pengelolaan tambang emas dan tembaga Grasberg. Hal itu, sesuai dengan jadwal agenda Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut jadwal agendanya yang didistribusikan ke media, Sri Mulyani akan melakukan konferensi pers penandatanganan head of agreement tersebut di Gedung Kementerian Keuangan (Kemkeu), pukul 16.00 WIB hari ini, Kamis (12/7). Sebagaimana diketahui, proses pengambilalihan divestasi 51% Freeport oleh pemerintah, salah satunya dengan mengakuisisi Participating Interest (PI) 40% milik Rio Tinto melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Setelah PI 40% dalam mengelola tambang Gasberg diambil alih, pemerintah akan mengonversinya menjadi saham di Freeport. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, pihak Rio Tinto sudah menyatakan sikapnya secara tertulis supaya PI 40% itu bisa dilakukan konversi menjadi saham. "Sudah mencapai tahap final yang dilaksanakan oleh Inalum. Saya tidak ikuti proses negosiasi ini, karena ditangani oleh Kementerian BUMN," terangnya. Namun, mengambil PI 40% milik Rio Tinto saja tak cukup untuk pemenuhan divestasi saham 51% lantaran saat ini pemerintah Indonesia baru memiliki saham senilai 9,36%. Artinya jika digabungkan nilai saham pemerintah baru 49,36%, itupun jika saham tersebut tidak terdelusi akibat konversi. Jonan mengatakan, pemerintah juga akan menyelesaikan sisa saham yang sedianya akan diambil dari saham milik Freeport McMoRan.inc sebesar 5,6%. Pihaknya menargetkan, semuanya akan selesai pada Juni 2018 lalu. Terkait divestasi saham 51% tersebut, hal lainnya yang tengah dinegosiasikan sudah disepakati oleh Freeport Indonesia. Misalnya, berkenaan dengan stabilitas investasi berupa perubahan pajak dari nailedown menjadi prevailling. Lalu, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Jadi tinggal menunggu akuisisi yang dilakukan Inalum atas Participating Interest Rio Tinto di Feeeport Indonesia dan juga sisanya pembelian saham FCX kalau tidak salah 5,6%. Kalau sudah ya sudah selesai 51%," tandas Jonan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Freeport-RI menandatangani head of agreement sore ini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Freeport Indonesia bersama dengan pemerintah akan menandatangani perjanjian terkait pengelolaan tambang emas dan tembaga Grasberg. Hal itu, sesuai dengan jadwal agenda Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut jadwal agendanya yang didistribusikan ke media, Sri Mulyani akan melakukan konferensi pers penandatanganan head of agreement tersebut di Gedung Kementerian Keuangan (Kemkeu), pukul 16.00 WIB hari ini, Kamis (12/7). Sebagaimana diketahui, proses pengambilalihan divestasi 51% Freeport oleh pemerintah, salah satunya dengan mengakuisisi Participating Interest (PI) 40% milik Rio Tinto melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Setelah PI 40% dalam mengelola tambang Gasberg diambil alih, pemerintah akan mengonversinya menjadi saham di Freeport. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, pihak Rio Tinto sudah menyatakan sikapnya secara tertulis supaya PI 40% itu bisa dilakukan konversi menjadi saham. "Sudah mencapai tahap final yang dilaksanakan oleh Inalum. Saya tidak ikuti proses negosiasi ini, karena ditangani oleh Kementerian BUMN," terangnya. Namun, mengambil PI 40% milik Rio Tinto saja tak cukup untuk pemenuhan divestasi saham 51% lantaran saat ini pemerintah Indonesia baru memiliki saham senilai 9,36%. Artinya jika digabungkan nilai saham pemerintah baru 49,36%, itupun jika saham tersebut tidak terdelusi akibat konversi. Jonan mengatakan, pemerintah juga akan menyelesaikan sisa saham yang sedianya akan diambil dari saham milik Freeport McMoRan.inc sebesar 5,6%. Pihaknya menargetkan, semuanya akan selesai pada Juni 2018 lalu. Terkait divestasi saham 51% tersebut, hal lainnya yang tengah dinegosiasikan sudah disepakati oleh Freeport Indonesia. Misalnya, berkenaan dengan stabilitas investasi berupa perubahan pajak dari nailedown menjadi prevailling. Lalu, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Jadi tinggal menunggu akuisisi yang dilakukan Inalum atas Participating Interest Rio Tinto di Feeeport Indonesia dan juga sisanya pembelian saham FCX kalau tidak salah 5,6%. Kalau sudah ya sudah selesai 51%," tandas Jonan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
