JAKARTA. Pemerintah Indonesia terancam gigit jari kembali terkait pembagian dividen PT Freeport Indonesia (PTFI) di tahun fiskal 2014. Pasalnya, sepanjang kuartal pertama tahun ini perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut justru mengklaim memiliki arus kas negatif. Bisa jadi, bakal tiga tahun berturut-turut, perusahaan tersebut tidak memberikan hasil keuntungannya kepada para pemegang saham.

Daisy Primayanti, Juru Bicara Freeport Indonesia mengatakan, sekarang ini arus kas perusahaannya negatif sehingga harus meminta pinjaman dari perusahaan induk, Freeport McMoran Copper & Gold. "Kuartal I-2014, arus kas bersih PTFI negatif US$ 54 juta," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Selasa (22/4).

Sayangnya, Daisy tak mau menyebut secara detail jumlah pinjaman yang dibutuhkan pihaknya. Yang jelas, besaran dana tersebut dialokasikan untuk melanjutkan operasi pertambangan, serta komitmen investasi untuk pembangunan tambang bawah tanah alias underground.

Seperti diketahui, komposisi kepemilikan saham PTFI yaitu Freeport McMoran sebanyak 90,64%, sedangkan Pemerintah Indonesia memiliki sebanyak 9,36% saham. Nah, pada tahun fiskal 2012 dan 2013, perusahaan tersebut tidak membagikan dividen karena alasan adanya investasi besar di tahun 2013.

Padahal, berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran, pada tahun lalu, pendapatan PTFI meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi US$ 4,4 miliar. Laba kotor perusahaan juga naik 12,6% dari tahun 2012 lalu menjadi US$ 1,53 miliar.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia mengatakan, sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan bakal ada atau tidaknya pembagian dividen untuk tahun fiskal 2014. Sebab, kenyataan sekarang, produksi perusahaannya hanya mencapai 40% lantaran belum bisa mengekspor konsentrat dan hanya memasok ke PT Smelting di Gresik.

Rozik menambahkan, Freeport Indonesia belum dapat memastikan pengaruh hambatan ekspor terhadap kinerja keuangan hingga akhir 2014. "Kami kehilangan 60% produksi dalam tiga bulan ini. Kami akan lihat berapa lama lagi ini berlangsung, dan apa akibatnya terhadap revenue dan cashflow perusahaan," ujar Rozik.

Tagih dividen Freeport

Anehnya, Daisy mengungkap data berbeda. Menurutnya, tahun lalu, Freeport membukukan pendapatan US$ 4,1 miliar dengan laba bersih US$ 0,8 miliar. Selama 2013, Freeport juga menyisihkan dana US$ 1 miliar untuk investasi pengembangan tambang underground dan untuk mempertahankan produksi.

Selain itu, Freeport harus mengeluarkan US$ 0,5 miliar untuk pajak dan royalti. Alhasil, sisa arus kas bersih perusahaan per tahun 2013 mencapai US$ 134 juta. "Soal detailnya akan kami sampaikan pada annual report FCX yang akan dikeluarkan akhir bulan ini. Secara rinci akan dijelaskan," kata dia.

Meskipun pada saat itu masih terdapat sisa arus kas, Daisy bilang, Freeport memilih kembali menggunakan dana itu sebagai pembiayaan kegiatan operasional tambang serta kegiatan investasi. "Sehingga, PTFI tidak memiliki arus kas yang cukup untuk bayar dividen," ujar dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bertaji menagih setoran dividen PT Freeport Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun. Freeport dinilai tidak mempunyai alasan kuat untuk tidak menyetor dividen. "Freeport kan untung, pemerintah punya saham di situ," tegas Chatib.

Meski demikian, Chatib tak memungkiri bahwa kemauan membagi dividen sepenuhnya hak Freeport, terlebih posisi pemerintah sulit karena hanya memiliki 9,3% saham. Namun, bukan berarti pemerintah harus menyerah dengan keputusan RUPS perusahaan tambang tersebut. "Mesti ada fight-nya, uang Rp 1,5 triliun itu besar," ujarnya.

Chatib menilai, urgensi setoran tersebut terletak pada pengaruhnya agar tidak menyebabkan current account deficit melebar.          

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini