JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto menyangsikan keseriusan PT Freeport Indonesia yang kabarnya akan membangun fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Dalam Rapat Dengar Pendapat yang menghadirkan direksi Freeport, Selasa (26/1/2015), Dito menanyakan perihal kabar yang menyebutkan bahwa Freeport memutuskan membangun smelter di lahan milik PT Petrikomia Gresik, di Jawa Timur. “Sudah ada izin usahanya belum?" tanya Dito. Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin pun menjawab singkat, belum ada. Lalu, dalam diskusi tersebut, Dito kembali menanyakan apakah Freeport sudah mengantongi izin industri, atau AMDAL? Kembali, Maroef belum bisa menjelaskan dengan tegas mengenai dokumen yang ditanyakan Dito. Dito lantas menanyakan soal persiapan Freeport terkait basic engineering smelter. Lagi-lagi, Maroef hanya menjawab singkat, "Belum ada". “Kalau dibilang lokasi sudah (ditentukan), tapi belum ada izin usaha, izin industri, AMDAL, dan basic engineering, jadi tidak bisa dikatakan sudah membangun smelter,” kata Dito. Di sisi lain, dia pun menyesalkan adanya Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2014, yang diacu untuk memberikan kelonggaran ekspor. Menurut Dito, Permen itu saja sudah melanggar Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba. Anggota lain, Eni Angela Oendoen, dari Fraksi Gerindra juga menyangsikan pernyataan Freeport bahwa sudah menggandeng PT Petrokimia Gresik untuk kerjasama pembangunan smelter. Menurut informasi yang diterima Eni dari Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, tidak ada lokasi yang dimaksud Freeport tersebut, yang letaknya di dekat PT Petrokimia Gresik dan PT Smelting Gresik. “Bupati bilang, tidak ada lahan di sana. Kalau masih mau di Gresik pun ada lahan lain. Tidak ada halangan kalau mau bangun smelter di gresik. Listrik over-supply, air, infrastruktur jalan, dan pelabuhan internasional yang inshaallah akan beroperasi tahun ini. Tapi sejauh ini pun belum ada pembicaraan dengan Pemda Gresik,” ujar Katherine. (Estu Suryowati) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Freeport tak serius bangun smelter di Gresik
JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto menyangsikan keseriusan PT Freeport Indonesia yang kabarnya akan membangun fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur. Dalam Rapat Dengar Pendapat yang menghadirkan direksi Freeport, Selasa (26/1/2015), Dito menanyakan perihal kabar yang menyebutkan bahwa Freeport memutuskan membangun smelter di lahan milik PT Petrikomia Gresik, di Jawa Timur. “Sudah ada izin usahanya belum?" tanya Dito. Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin pun menjawab singkat, belum ada. Lalu, dalam diskusi tersebut, Dito kembali menanyakan apakah Freeport sudah mengantongi izin industri, atau AMDAL? Kembali, Maroef belum bisa menjelaskan dengan tegas mengenai dokumen yang ditanyakan Dito. Dito lantas menanyakan soal persiapan Freeport terkait basic engineering smelter. Lagi-lagi, Maroef hanya menjawab singkat, "Belum ada". “Kalau dibilang lokasi sudah (ditentukan), tapi belum ada izin usaha, izin industri, AMDAL, dan basic engineering, jadi tidak bisa dikatakan sudah membangun smelter,” kata Dito. Di sisi lain, dia pun menyesalkan adanya Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2014, yang diacu untuk memberikan kelonggaran ekspor. Menurut Dito, Permen itu saja sudah melanggar Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba. Anggota lain, Eni Angela Oendoen, dari Fraksi Gerindra juga menyangsikan pernyataan Freeport bahwa sudah menggandeng PT Petrokimia Gresik untuk kerjasama pembangunan smelter. Menurut informasi yang diterima Eni dari Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, tidak ada lokasi yang dimaksud Freeport tersebut, yang letaknya di dekat PT Petrokimia Gresik dan PT Smelting Gresik. “Bupati bilang, tidak ada lahan di sana. Kalau masih mau di Gresik pun ada lahan lain. Tidak ada halangan kalau mau bangun smelter di gresik. Listrik over-supply, air, infrastruktur jalan, dan pelabuhan internasional yang inshaallah akan beroperasi tahun ini. Tapi sejauh ini pun belum ada pembicaraan dengan Pemda Gresik,” ujar Katherine. (Estu Suryowati) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
