JAKARTA. Pebisnis hotel mulai merasakan dampak larangan institusi pemerintah dan pegawai negeri sipil (PNS) mengadakan rapat di hotel. 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menghitung, pemasukan hotel bisa berkurang antara 25% sampai 30% pada akhir tahun nanti. "Banyak kementerian atau lembaga yang membatalkan kontrak," ujar Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cyprianus Aoer kepada KONTAN, Senin (8/12). 

Padahal, sepanjang bulan November dan Desember biasanya menjadi masa panen bagi pengusaha perhotelan. Maklum, di masa ini biasanya kementerian maupun korporasi yang berlomba memesan fasilitas konvensi alias meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) untuk rapat sekaligus menghabiskan anggaran di instansinya.

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

Pembatalan kontrak pesanan fasilitas MICE tersebut membawa efek domino bagi bisnis perhotelan. Tingkat okupansi kamar ikut merosot. Pesanan katering juga seret. Menurut Cyprianus, hotel yang paling terpukul oleh larangan PNS rapat di hotel adalah hotel bintang satu, dua, dan tiga. sebab bujet PNS biasanya paling banter untuk hotel bintang tiga. "Hotel bintang empat dan lima bisa beralih korporasi," katanya.

Makanya, PHRI berharap pemerintah mencabut larangan PNS menggelar rapat di hotel. Cyprianus mengaku PHRI sudah mengirim surat pada Presiden Joko Widodo.

PT Hotel Indonesia Natour (Hotel Inna) tidak menampik adanya pembatalan kontrak. "Ada walaupun sedikit. Untungnya, lantaran saat ini peak season, kami tertolong oleh pesanan kamar yang ramai dari wisatawan," terang Sekretaris Perusahaan Hotel Inna Johannes Wibowo.

Johannes memperkirakan dampak larangan tersebut baru terasa tahun depan. Sebagai perusahaan plat merah, Hotel Inna menjadi langganan kementerian atau lembaga. Sayangnya dia enggan menyebut berapa potensi pemasukan yang hilang.

Untuk antisipasi, Hotel Inna mencoba menggaet konsumen MICE dari korporasi atau asosiasi. "Kami juga masih bisa menyediakan kamar bagi PNS untuk perjalanan dinas meski tidak memakai ruang rapat," ucapnya.

Vivi Herlambag, Director of Sales, Marketing & Business Development Sahid Hotels juga menyebut pihaknya bakal mengalihkan sasaran ke korporasi, agen perjalanan dan acara pernikahan. Serta menawarkan katering ke instansi pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News