JAKARTA. Pemerintah ingin mempercepat realisasi kartu uang non tunai baru yang bisa digunakan untuk pembelian bahan pokok yang ditentukan oleh pemerintah. Selama ini, kartu tersebut hanya bisa untuk pembagian beras untuk keluarga sejahtera (Rastra).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebelumnya pemerintah merancang kartu alat bayar pembelian rastra dari Perum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog). Namun, pihaknya ingin memperluas fungsi dari kartu tersebut.

Darmin mengatakan, nantinya kartu tersebut bisa digunakan untuk pembelian bahan pokok lainnya. “Pembagian Rastra itu akan diganti dengan pembagian uang non-tunai. Jadi, dia dapat kartu, isinya ada uang di situ. Dia boleh beli apa saja. Kalau tadinya hanya beras, ke depan ya akan dibuka untuk beli telur, minyak goreng. Tapi tidak bisa beli di luar itu,” ujar Darmin di kantornya, Jumat (7/4).

Ia melanjutkan, uji coba dari kartu itu sendiri saat ini sudah berjalan. Namun, ia ingin agar uji coba itu dipercepat karena saat ini ada dua sistem kartu yang berjalan, yaitu kartu yang hanya bisa digunakan untuk pembelian rastra dan kartu dengan fitur yang baru ini,

“Kalau kedua sistem ini uji coba, berarti pembagian berasnya masih berjalan kan. Nah, nanti bermasalah di lapangan kalau ada yang dobel-dobel. Oleh karena itu, kita ingin percepat,” katanya.

Namun demikian, asal tahu saja, kinerja Bulog untuk pembagian rastra sendiri masih minim. Pada awal tahun 2017 ini, realisasi penyaluran bantuan pangan menggunakan e-voucher ini baru mencapai sekitar 1% dari alokasi.

Bulog tercatat telah menyalurkan sebanyak 40.603 ton beras. Jumlah itu hanya 1,58% dari alokasi tahun 2017 sebanyak 2.558.293 ton beras untuk 14.332.212 rumah tangga sasaran (RTS).

Nah, untuk subsidi 14.332.212 rumah tangga sasaran (RTS), Perum Bulog mendapatkan anggaran subsidi pangan sebesar Rp 19,787 triliun dengan subsidi tahun berjalan sebesar Rp 19.494,19 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto