KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi digital menjadi salah satu topik pembahasaan utama di ajang pertemuan G20. Khusus untuk jalur keuangan atau Finance Track, salah satu isu penting yang menjadi perhatian di Presidensi G20 adalah pengembangan pembayaran antar negara atau cross border fast payment, open API (application payment interface) serta quick response (QR) code. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut Sistem pembayaran digital antar wilayah ini, saat memberikan paparan Casual Talks on digital Payment Innovatino of Banking dalam rangkaian Presidensi Indonesia G20.
Ia mengharapkan tercipta kesetaraan dalam sistem pembayaran digital antarnegara ini bisa memulihkan ekonomi global yang sempat terpapar pandemi. Ini sesuai dengan tema besar Presidensi G20 yakni pulih bersama dan menjadi lebih kuat (recover together, recover stronger). Pada forum ini Indonesia sudah menyodorkan sistem pembayaran digital yang kini tengah dikembangkan lebih lanjut. Diharapkan sistem pembayaran digital tersebut bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keamanan sistem pembayaran digital secara global baik bagi anggota G20 maupun non G20. Adapun pengembangan sistem pembayaran digital yang tengah dikembangkan BI terangkum dalam cetak biru atau Blueprint Sistem pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dalam cetak biru sistem pembayaran tersebut BI mencanangkan lima visi; Pertama, integrasi ekonomi keuangan digital; Kedua, mendukung digitalisasi perbankan; Ketiga, memastikan keterhubungan antara teknologi finansial dan bank; Keempat, memastikan keharmonisan antara inovasi dan risiko dari sistem pembayaran; Kelima pada akhirnya sistem pembayaran bisa membuat terciptanya ekonomi keuangan digital secara nasional. Karena itulah BI pun memberikan dua inisiatif terhadap persoalan digital keuangan di ajang G20. Pertama, konsolidasi dan akselerasi industri sistem pembayaran. Kedua, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran sesuai 3I (integrated, interoperable, dan interconnected). Khusus untuk pengembangan sistem pembayaran ini, BI sudah mempunyai QRIS, BI Fast serta SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran). Untuk QRIS, catatan BI, saat ini QRIS yang banyak dipakai UMKM mencapai 15 juta pengguna di Indonesia. Dan tahun ini BI menargetkan ada tambahan 12 juta pengguna baru. QRIS saat ini sudah bisa dipergunakan untuk pembayaran lintas negara (cros border). Saat ini setidaknya sudah bisa dipakai di negara Malaysia dan Thailand. Jika ke depan sistem ini bisa dipergunakan antarnegara anggota G20 Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira optimistis Indonesia akan diuntungkan ketika penggunaan QRIS sudah semakin meluas. Misalnya jika dipakai se-kawasan Asia Tenggara saja ia yakin akan semakin mendorong volume transaksi, yang pada akhirnya bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan kawasan. Saat ini pemerintah terus memperbaiki permasalahan seperti infrastruktur, edukasi dan sosialisasi untuk meyakinkan negara-negara lain agar mau menggunakan sistem pembayaran serupa.
Selain itu Indonesia juga meningkatkan stabilitas jaringan internet sebab menjadi kunci utama agar adopsi QRIS ataupun sistem pembayaran lintas negara bisa berjalan efektif. Demi menerapkan sistem ini, negara G20 perlu menimbang penguatan jaringan infrasrtruktur digital bersama-sama yang setara antarnegara serta kesepakatan perlindungan data penggunanya. Dengan membangun sistem pembayaran digital lintas negara inilah yang bisa efektif untuk mewujudkan pulih dan lebih kuat bersama-sama anggota G20.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Ridwal Prima Gozal