KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tata kelola dan penanganan kejahatan siber menjadi salah satu agenda yang didorong Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Salah satu isu prioritas yang diangkat dalam forum DEWG yakni cross border data flow and free flow with trust.

Dalam isu prioritas DEWG itu, salah satu aspek yang diangkat adalah perlindungan data. Hal ini guna mencegah terjadinya kejahatan siber

Pengamat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari ICT Institute Heru Sutadi menilai, penanganan kejahatan siber cukup penting seiring dengan terjadinya transformasi digital. Menurutnya, selain memberikan kemudahan, transformasi digital juga memberikan tantangan terbukanya pintu lebih banyak untuk terjadinya kejahatan siber.

Baca Juga: Menlu AS dan Menlu Rusia Ogah Saling Bertemu di KTT Menlu G20 Bali

Heru menyebut, kejahatan siber merupakan kejahatan jenis baru dan untuk melawannya harus dengan membangun keamanan siber. Keamanan siber ini perlu melibatkan semua pihak.

“Dan bukan cuma tingkat nasional, tapi juga kerja sama internasional. Hal itu karena kejahatan siber sudah bukan kejahatan individu tapi sindikat dan melibatkan internasional,” terang Heru kepada Kontan.co.id, Senin (11/7).

Sehingga, kata Heru, G20 merupakan momentum yang bagus untuk menjalin kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan siber lintas negara. Kerja sama ini tidak saja dalam hal tukar menukar informasi, namun juga teknologi dan bagaimana sumber daya manusia Indonesia juga menjaga keamanan siber nasional

“Selain  kejahatan, kerja sama juga perlu dibangun untuk bagaimana antarnegara G20 saling menjaga data pribadi,” imbuh dia.

Baca Juga: Mendorong Komitmen G20 Menciptakan Keadilan Pajak Internasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat