KONTAN.CO.ID – MILWAUKEE. Persoalan kelebihan kapasitas industri kembali menjadi ganjalan dalam pertemuan para menteri perdagangan G20. Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara menilai lonjakan produk murah, terutama dari Tiongkok, mulai menekan industri dalam negeri mereka.

Para menteri perdagangan G20 sepakat mengecam penggunaan pangan sebagai alat pemaksaan dalam perdagangan. Namun, mereka belum berhasil mencapai kesepakatan terkait isu kerja paksa dalam rantai pasok dan kelebihan kapasitas industri yang bersifat struktural.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan, sebagian besar negara G20 mengakui kelebihan kapasitas industri sebagai persoalan yang perlu segera ditangani. Kondisi tersebut dinilai membuat pasar dibanjiri produk ekspor murah.

"Hampir semua negara sepakat bahwa ini adalah masalah yang memerlukan tindakan," ujar Greer dalam konferensi pers seperti yang dikutip Reuters, (2/9).

Menurut Greer, mekanisme perdagangan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. AS karena itu memilih menggunakan kebijakan tarif secara sepihak untuk melindungi industri dalam negeri.

Isu tersebut terutama mengarah pada Tiongkok. Negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia itu sebelumnya menolak tudingan bahwa kebijakan industrinya menyebabkan kelebihan kapasitas. Beijing justru menilai negara-negara Barat menggunakan isu tersebut sebagai alasan untuk menerapkan kebijakan proteksionis.

Komisaris Perdagangan Eropa Maros Sefcovic juga menilai, persoalan kelebihan kapasitas semakin mendesak. Dalam satu dekade terakhir, lonjakan ekspor Tiongkok dinilai mulai memberi tekanan terhadap sejumlah industri utama Eropa, termasuk otomotif dan baja.

"Kita berada pada tahap di mana kelebihan kapasitas dapat memicu banjir pasokan di pasar," kata Sefcovic. Ia memperingatkan kondisi tersebut dapat mengancam sektor industri dalam hitungan minggu atau bulan ketika gejolak pasar global meningkat.

Selain kelebihan kapasitas, para menteri perdagangan G20 membahas usulan AS untuk mereformasi sistem tarif negara yang paling diuntungkan atau Most Favored Nation (MFN). Sistem tersebut selama ini menjadi salah satu fondasi perdagangan global dan mengatur penerapan tarif secara umum kepada mitra dagang.

Greer mengatakan AS belum mengusulkan pernyataan bersama G20 mengenai reformasi MFN karena pembahasannya membutuhkan waktu panjang. Washington menilai sistem tarif tanpa syarat tersebut perlu diubah agar perdagangan global lebih mencerminkan prinsip timbal balik dan keseimbangan.

Di sisi lain, AS dan sejumlah negara Eropa juga membahas kerja sama untuk meningkatkan pasokan bahan bakar minyak diesel dari cadangan strategis. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu meredakan tekanan harga akibat keterbatasan pasokan. Greer mengatakan pembicaraan dengan Prancis, Jerman dan sejumlah negara Eropa berlangsung positif.