KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya dengan melamar menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan.

Adapun saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau mutual evaluation review (MER) sejak 18 Juli yang lalu hingga 4 Agustus 2022, yang menjadi syarat untuk menjadi anggota penuh FATF.

Ekonom Senior Chatib Basri mengatakan, dengan Indonesia menjadi anggota penuh FATF maka hal tersebut akan memudahkan dalam mengejar koruptor yang menyembunyikan hartanya di luar negeri. Sehingga hal tersebut bisa mempersempit ruang gerak koruptor tersebut.

"Saya kira sangat bisa, karena dengan seperti ini automatic action information dari sisi pajak itu akan bisa dilakukan," ujar Chatib dalam acara Sharing Session : Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF yang dipantau secara daring, Selasa (26/7).

Baca Juga: Indonesia Ingin Jadi Anggota Penuh FATF, Apa Saja Keuntungannya ?

Menurutnya, Indonesia juga akan lebih mudah dalam bertukar informasi mengenai isu korupsi dengan negara anggota FATF yang lain. Pasalnya isu mengenai korupsi merupakan isu yang besar bagi Indonesia. Namun menurutnya, saat ini pemerintah masih kesulitan dalam melakukan verifikasi lantaran sumbernya yang tidak pasti.

"Berkaitan dengan korupsi, kita nggak bisa verifikasi sampai saat ini kan," katanya.

Lebih lanjut Chatib mengungkapkan, dengan masuknya Indonesia menjadi anggota penuh FATF, dirinya berharap hal tersebut bisa terwujud sehingga upaya-upaya seperti verifikasi dalam memerangi kasus-kasus korupsi bisa semakin mudah untuk dilakukan.

"Kalau kita menjadi anggota penuh dari FATF, Insya Allah hal-hal seperti ini bisa lebih di-address. Karena lebih transparan, ada pertukaran informasi, dan bisa dimonitor. Sehingga proses dari aliran dananya menjadi legitimate," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi