JAKARTA. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong agar gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota segera dinaikkan dinilai hanya untuk kepentingan Pemilu 2014. Presiden dinilai tidak melihat persoalan utama dari pengelolaan anggaran."Itu (menaikkan gaji kepala daerah) politik citra namanya. Ini sudah masa pemilu. Ini kan tebar pesona agar beri dampak positif ke daerah. Kepala daerah itu pemain politik tunggal," kata anggota Komisi II DPR Arif Wibowo ketika dihubungi, Sabtu (23/2).Arif mengatakan, gaji kepala daerah memang tidak besar. Hanya, kata dia, total pendapatan kepala daerah sangat besar setelah ditambah berbagai tunjangan. Karena itulah, banyak orang yang maju dalam setiap pilkada.Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pemerintah seharusnya melihat pengelolaan anggaran yang selama ini tidak berjalan efisien dan efektif, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Praktik korupsi APBN maupun APBD masih terus terjadi."Misalnya, tidak ada kriteria detail peruntukan dana bansos (bantuan sosial) dan hibah. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan. Sebenarnya yang penting ditekankan membangun pemerintahan yang bersih. Bukan soal gaji," kata mantan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu itu.Oleh karena itu, Arif tak sependapat jika gaji disebut menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi oleh kepala daerah. "Enggak ada kaitannya. Kalau gaji dinaikkan, saya setuju saja. Naik 100% pun tidak bebani negara. Tapi, problemnya bukan soal kenaikan gaji, tapi di pengelolaan keuangan," ujar Arif.Sebelumnya, Presiden SBY menilai sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan. Pasalnya, kata Presiden, sudah delapan tahun gaji mereka tidak mengalami kenaikan.Hal itu dikatakan Presiden menanggapi permintaan para bupati agar gaji dinaikkan ketika Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2).Presiden mengaku sudah menugasi para menteri terkait, terutama Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, untuk membahas kenaikan gaji kepala daerah dengan membandingkan dengan yang lain. Pembahasan itu, kata dia, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Boediono."Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar," kata Presiden. (Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Gaji kepala daerah naik, SBY dinilai pencitraan
JAKARTA. Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong agar gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota segera dinaikkan dinilai hanya untuk kepentingan Pemilu 2014. Presiden dinilai tidak melihat persoalan utama dari pengelolaan anggaran."Itu (menaikkan gaji kepala daerah) politik citra namanya. Ini sudah masa pemilu. Ini kan tebar pesona agar beri dampak positif ke daerah. Kepala daerah itu pemain politik tunggal," kata anggota Komisi II DPR Arif Wibowo ketika dihubungi, Sabtu (23/2).Arif mengatakan, gaji kepala daerah memang tidak besar. Hanya, kata dia, total pendapatan kepala daerah sangat besar setelah ditambah berbagai tunjangan. Karena itulah, banyak orang yang maju dalam setiap pilkada.Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pemerintah seharusnya melihat pengelolaan anggaran yang selama ini tidak berjalan efisien dan efektif, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Praktik korupsi APBN maupun APBD masih terus terjadi."Misalnya, tidak ada kriteria detail peruntukan dana bansos (bantuan sosial) dan hibah. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan. Sebenarnya yang penting ditekankan membangun pemerintahan yang bersih. Bukan soal gaji," kata mantan Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu itu.Oleh karena itu, Arif tak sependapat jika gaji disebut menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi oleh kepala daerah. "Enggak ada kaitannya. Kalau gaji dinaikkan, saya setuju saja. Naik 100% pun tidak bebani negara. Tapi, problemnya bukan soal kenaikan gaji, tapi di pengelolaan keuangan," ujar Arif.Sebelumnya, Presiden SBY menilai sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan. Pasalnya, kata Presiden, sudah delapan tahun gaji mereka tidak mengalami kenaikan.Hal itu dikatakan Presiden menanggapi permintaan para bupati agar gaji dinaikkan ketika Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2).Presiden mengaku sudah menugasi para menteri terkait, terutama Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, untuk membahas kenaikan gaji kepala daerah dengan membandingkan dengan yang lain. Pembahasan itu, kata dia, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Boediono."Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar," kata Presiden. (Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
