KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Pemerintah Singapura kembali menghadapi sorotan terkait besaran gaji para pejabat politiknya. Perdana Menteri Lawrence Wong dijadwalkan memberikan tanggapan pemerintah mengenai rekomendasi gaji menteri dalam sidang parlemen pada Selasa (7/9/2026).

Pembahasan mengenai gaji pejabat politik menjadi isu sensitif di Singapura. Negara kota tersebut selama ini menerapkan skema remunerasi tinggi bagi pejabat pemerintah dengan alasan untuk menarik talenta terbaik sekaligus mengurangi risiko korupsi.

Singapura diketahui memberikan gaji politik tertinggi di dunia. Seorang menteri menerima sekitar S$1,1 juta atau sekitar US$868.056 per tahun, sedangkan perdana menteri memperoleh sekitar S$2,2 juta atau US$1,74 juta per tahun.

Namun, besaran gaji tersebut belum mengalami penyesuaian sejak 2012. Saat itu, pemerintah Singapura memangkas gaji para menteri sebesar 36% untuk meredakan ketidakpuasan publik terhadap besarnya penghasilan pejabat negara.

Baca Juga: Harga Rumah di Inggris Turun untuk Pertama Kali dalam Hampir Tiga Tahun

Gaji Menteri Singapura Jadi Sorotan

Tingginya gaji pejabat pemerintah tetap menjadi isu sensitif di tengah masyarakat Singapura. Hal ini terutama karena terdapat kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan pendapatan masyarakat secara umum.

Pendapatan median masyarakat Singapura tercatat sebesar S$5.775 per bulan pada 2025. Di sisi lain, inflasi meningkat menjadi 2% pada Juli 2026 dan bank sentral Singapura memperkirakan tekanan inflasi masih relatif tinggi hingga paruh kedua 2027.

Data dari organisasi nirlaba PoliticalSalaries.com menunjukkan bahwa Chief Executive Hong Kong berada di posisi kedua sebagai pejabat pemerintahan dengan penghasilan tertinggi di dunia, yakni sekitar US$719.000 per tahun.

Posisi berikutnya ditempati presiden Swiss dengan penghasilan sekitar US$606.000 per tahun. Sebagai perbandingan, perdana menteri Inggris memperoleh sekitar US$230.000 per tahun, sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima gaji US$400.000 per tahun.

Pemerintah Singapura Kembali Evaluasi Gaji Pejabat

Pemerintah Singapura sebelumnya kembali melakukan kajian mengenai gaji menteri pada 2017, setelah pemangkasan besar pada 2012.

Namun, pemerintah saat itu memilih tidak menerapkan rekomendasi komite untuk menaikkan gaji pejabat politik.

Kajian berikutnya yang seharusnya dilakukan pada 2023 juga ditunda hingga sekarang akibat ketidakpastian ekonomi.

Pada Selasa, Perdana Menteri Lawrence Wong bersama Menteri Koordinator Pelayanan Publik Chan Chun Sing akan menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap rekomendasi komite terkait gaji para menteri.

Para anggota parlemen kemudian dijadwalkan memperdebatkan isu tersebut pada pekan ini.

Baca Juga: Produksi Industri Jerman Turun 1,1% pada Juli 2026, Sektor Otomotif Jadi Beban

Gaji Menteri Mengacu pada 1.000 Penghasilan Tertinggi

Salah satu aspek yang menjadi dasar sistem penggajian pejabat politik Singapura adalah penggunaan penghasilan 1.000 warga Singapura dengan pendapatan tertinggi sebagai tolok ukur.

Menurut situs Divisi Pelayanan Publik Singapura, kelompok tersebut digunakan sebagai acuan karena kualitas dan kemampuan 1.000 orang berpenghasilan tertinggi dianggap "mencerminkan kualitas orang-orang yang dibutuhkan Singapura untuk menjalankan pemerintahan yang baik."

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah Singapura berupaya memastikan bahwa kompensasi pejabat politik cukup kompetitif untuk menarik individu berkemampuan tinggi ke sektor pemerintahan.

Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan upaya mencegah korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat senior Singapura selama ini relatif jarang terjadi.

Kasus Korupsi Pejabat Singapura

Meski menerapkan sistem gaji tinggi, Singapura tetap menghadapi kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara.

Salah satu kasus terbaru melibatkan mantan Menteri Transportasi S. Iswaran. Ia dijatuhi hukuman penjara pada 2024 setelah dinyatakan bersalah menghalangi proses hukum dan menerima hadiah senilai lebih dari US$300.000.