JAKARTA. Gali lubang tutup lubang melalui utang masih akan berlanjut. Artinya pemerintah masih akan banyak berutang untuk membayar cicilan utang pada tahun depan. Hal itu tergambar dari adanya defisit keseimbangan primer dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Jika berada dalam kondisi defisit, berarti pendapatan negara gagal menutupi pengeluaran sehingga membayar bunga utang dengan menggunakan pokok utang baru.

Selain defisit anggaran, defisit keseimbangan primer juga perlu diwaspadai. Sebab, struktur defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan kemampuan anggaran untuk menutup utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran dalam rancangan APBN 2018 mencapai Rp 2.204 triliun-Rp 2.349 triliun. Sementara itu, defisit anggaran diperkirakan sebesar 1,9%-2,3% dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, defisit keseimbangan primer sebesar 0,4%-0,6% dari PDB atau sekitar Rp 50 triliun-Rp 99 triliun.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah Rp 100 triliun mulai tahun depan. "Keseimbangan primer akan dikurangi makin lama dekati positif," katanya, Senin (12/6). Angka defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer itu hanya sedikit membaik dibanding target dalam APBN 2017 yang sebesar 2,41% dari PDB atau Rp 109 triliun.

Padahal, pemerintah mentargetkan keseimbangan primer bisa diraih bahkan surplus di tahun 2019 mendatang. Saat masih menjadi menteri keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, keseimbangan primer APBN akan mencapai surplus, asalkan defisit anggaran belanja maksimal hanya 1,1% dari PDB.

Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi menilai, keseimbangan primer masih akan sulit mencatat surplus dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan fiskal pemerintah masih bersifat ekspansif. "Apalagi tahun 2019 akan ada pemilihan presiden. Biasanya menjelang Pemilu fiskal lebih ekspansif," kata Eric.

Selain itu, pemerintah dianggap belum ada kebutuhan untuk melunasi utang dengan cepat. Rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini masih berada di batas yang aman.

Total utang pemerintah pusat per April 2017 mencapai 3.667,41 triliun, naik dari posisi akhir tahun 2016 yang sebesar Rp 3.511,16 triliun. Bank Indonesia mencatat, rasio utang terhadap PDB per kuartal I-2017 sebesar 34,07%, naik tipis dari akhir 2016 yaitu 33,99%. Secara teori, rasio utang yang sehat di bawah 30%. Namun, rasio utang Indonesia juga terbilang kecil, dibandingkan Malaysia sebesar 53,2% pada akhir 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia