KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang (SRG) terus berlanjut. Kemendag terus melakukan pendekatan kepada berbagai stakeholder agar SRG bisa optimal beroperasi dalam mendukung kestabilan harga dan ketersediaan barang. Salah satu yang aktif didekati adalah sektor perbankan. Kali ini yang diajak untuk mendukung adalah Bank Mandiri. “Sektor perbankan penting sebagai back up dalam sektor pendanaan dan transaksi. Karena itu saya mengajak kepada bank-bank, khususnya bank BUMN untuk ikut aktif dalam mendukung SRG. Ini untuk kesejahteraan pelaku usaha dan memberikan manfaat yang besar pada konsumen.” Kata Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga ketika bertemu dengan Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Kamis (29/4).
Jerry mengatakan, potensi ekonomi SRG sangat besar bila digali dengan baik. SRG bergerak dalam sektor bahan pokok dan penting yang nilai bisnisnya bisa puluhan dan ratusan triliun. Saat ini ada sekitar 20 bahan pokok dan penting yang masuk dalam skema sistem SRG antara lain beras, jagung, kedelai, bawang merah hingga kopra. “Secara bisnis sebenarnya sangat besar. Saya yakin perbankan akan sangat tertarik jika bisa mengoptimalkan sisi bisnis ini. Ini akan menjadi bisnis yang berorientasi ganda, terhadap bisnis itu sendiri, terhadap nilai sosial yang besar serta kebermanfaatan dalam sistem perekonomian secara nasional,” tutur Jerry. Baca Juga: Jamkrindo serahkan bantuan mobil ambulans untuk warga Cirebon Darmawan menyambut baik ajakan Wamendag tersebut. Menurutnya ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk memberikan dukungan yang optimal kepada pelaku usaha di sektor UMKM. SRG selama ini sangat berhubungan dengan UMKM dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Karena itu Bank Mandiri akan mendukung upaya Kemendag mengoptimalkan SRG. Kedua pejabat itu sepakat bahwa pola pengembangan SRG harus bertumpu pada alur value chain yang integrative. Ini agar secara bisnis SRG bisa berjalan secara berkelanjutan dengan menguntungkan semua pelaku, baik di hulu maupun hilir. Tugas pemerintah bersama stakeholder terkait adalah menghubungkan mata rantai pasokan dan nilai itu.