KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempercepat program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di kecamatan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang belum memiliki penyalur. Program tersebut nantinya bakal diwujudkan melalui Mini SPBU.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menjelaskan, selama ini sudah ada kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pertamina melalui Pertashop dan Exxon mobil.

"Kemendes PDTT sudah bekerjasama dengan Pertashop, dan Exxon tapi untuk BBM non subsidi dan ternyata sambutan masyarakat baik. Kalau sosialisasinya baik bisa membantu mengurangi subsidi minyak juga di desa-desa. Dengan adanya komitmen dari BPH Migas ini mudah-mudahan bisa lebih cepat karena masih banyak desa-desa yang memerlukan adanya case station," jelas Eko dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7).

Apabila program tersebut bisa dipercepat, Eko berpendapat pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih baik. Ia mengatakan selama ini masih ada penduduk yang harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan bahan bakar. Beberapa daerah sudah terbantu dengan BBM satu harga.

"Kalau Kemendes PDTT lebih prioritas kerjasama dengan BUMDes untuk BBM yang non subsidi, sekaligus kami mengedukasi masyarakat yang mampu agar tidak perlu menggunakan BBM bersubsidi dan respon masyarakat cukup baik. Seperti pilot project kami di Sukabumi, Purwakarta, dan Pandeglang. Ke depannya saya berharap di daerah-daerah 3T menjadi prioritas," ungkapnya.

Eko mengatakan program kerjasama mini SPBU dengan BUMDes ini bisa dialokasikan dari dana desa. Sehingga bisa mempercepat pembangunan desa.

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan sinergi antara BPH Migas dan Kemendes PDTT untuk mewujudkan BBM satu harga sejalan dengan komitmen Presiden RI sampai 2024 itu di 500 lokasi.

Menurut Asa, ada 1.582 kecamatan 3T yang belum memiliki penyalur. Targetnya hingga tahun 2024 akan terbangun 330 penyalur. Sehingga akan ada total 1.252 kecamatan 3T hingga tahun 2024 belum memiliki penyalur.

"Masih ada 1.252 kecamatan yang belum ada sama sekali. Di sinilah kami akan masuk. Ada seperti Pertamina dengan Pertashop dan lain-lain, kami menghimbau badan usaha khususnya Pertamina maupun swasta berlomba-lomba membangun di 1.252 kecamatan 3T tadi. Kami mengutamakan mengisi kecamatan 3T untuk yang mini SPBU," terangnya.

BPH Migas berharap kebutuhan penyalur BBM di wilayah 3T dapat dijalankan oleh BUMDes atau gabungan beberapa BUMDes lewat alokasi dana desa.

"Jadi BUMDes-BUMDes inilah yang kami harapkan bisa menjadi semacam investor untuk mini SPBU yang keekonomian tadi," katanya.

BPH Migas dengan Kemdes PDTT selajutnya akan membentuk tim teknis untuk mengetahui di daerah mana saja pilot project mini SPBU akan dilaksanakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi