Jakarta. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, orang yang menghalang-halangi kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bisa diberi sanksi pidana.

"Dalam kampanye itu dilarang mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban umum," kata Mimah, Kamis (10/11/2016).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 187 Ayat 4 tersebut berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Mimah mengatakan, kampanye merupakan hak semua pasangan kepala daerah yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Semua pihak tidak boleh menolak, menghalangi, ataupun mengganggu proses kampanye.

Mimah mengimbau agar semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur diberi kesempatan untuk berkampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penolakan dan penghadangan kampanye sebelumnya terjadi pada pasangan cagub-cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Penghadangan tersebut terjadi di beberapa daerah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Penghadangan terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan dua itu menjadi temuan Bawaslu DKI dan kini tengah ditelusuri. Tim kampanye Ahok-Djarot juga telah melaporkan penghadangan kampanye tersebut kepada Bawaslu DKI pada Rabu (9/11/2016) malam.

(Nursita Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto