KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri petrokimia di Indonesia menghadapi tekanan akibat gangguan pasokan gas bumi, yang berdampak pada penurunan tingkat utilisasi atau pemanfaatan kapasitas produksi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menyampaikan bahwa tingkat utilisasi petrokimia nasional saat ini masih di bawah target, berkisar antara 70% hingga 80%. Padahal, momentum Ramadan dan Idulfitri biasanya mendorong peningkatan produktivitas industri karena permintaan yang meningkat.

"Karena kalau menghadapi puasa dan Lebaran itu, (utilisasi) kita harusnya bisa di atas mendekati 90%," kata Fajar saat dihubungi Kontan, Kamis (26/3/2026).

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Baca Juga: Hilirisasi Digenjot, 13 Proyek Baru Senilai Rp239 Triliun Disiapkan

Selain gangguan pasokan gas, konflik Timur Tengah turut menjadi faktor pemberat. Ketidakpastian geopolitik ini memicu lonjakan harga bahan baku primer petrokimia. Sebelum konflik, harga bahan baku berada di level US$ 1.000-US$ 1.100 per ton, namun kini rata-rata sudah mencapai US$ 1.700-1.800 per ton, jelas Fajar.

Gas juga menjadi salah satu komponen biaya produksi yang signifikan. Ketika pemerintah tidak menambah alokasi gas industri melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), para pelaku usaha terpaksa mencari sumber energi alternatif dengan biaya lebih tinggi.

Lebih lanjut, Inaplas mengingatkan risiko panic buying jika permintaan melonjak. Situasi ini berpotensi menguntungkan produk impor, yang mayoritas berasal dari China.

Baca Juga: Potensi Relaksasi Produksi Batubara, Ini Strategi Pemerintah Jaga Harga dan Pasar

"Karena kalau ada panic buying nanti yang diuntungkan adalah produk impor, di mana produk impor ini sekarang mayoritas dari China, sehingga nanti kita merebut pasarnya lagi agak susah," tambah Fajar.

Saat ini, para pelaku industri berusaha memaksimalkan produksi sesuai kapasitas dengan volume dan pasokan yang ada. Inaplas juga berharap pemerintah dapat mengatur dan meninjau arus impor agar tidak membanjiri pasar.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk mengimbau masyarakat, memberi ketenangan agar masyarakat mengonsumsi sesuai kebutuhan saja, jangan sampai ada spekulasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News