KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang berulang di sejumlah daerah.

Kondisi ini dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan badan usaha dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan, gangguan pasokan BBM menghambat pemenuhan hak konsumen dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi BBM hingga ke tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca Juga: Pos Indonesia Siapkan Strategi Baru di Tengah Tekanan Bisnis Logistik

"Ketersediaan BBM adalah hak dasar konsumen, dan gangguan pasokan yang berulang, setelah insiden serupa di Makassar, menunjukkan masalah stok BBM dan distribusi yang belum tuntas, bukan sekadar insiden satu kali," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (18/10/2026).

Menurut Niti, masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai pemulihan pasokan BBM secara berkelanjutan.

Pemerintah dan Pertamina juga perlu mengevaluasi tata kelola distribusi ke berbagai wilayah agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

Selain menjamin ketersediaan BBM, kelancaran distribusi juga penting untuk menjaga aktivitas transportasi dan perputaran ekonomi masyarakat.

Gangguan pasokan yang berkepanjangan berpotensi menyulitkan mobilitas warga serta kegiatan usaha yang bergantung pada bahan bakar.

"Pemerintah harus memberikan jaminan kemudahan akses masyarakat mendapatkan BBM dengan memberikan kepastian distribusi dan ketersediaan BBM di SPBU untuk masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Green SM Siapkan Strategi Skema Sewa untuk Perluas Ekosistem Transportasi Listrik

YLKI juga meminta pemerintah dan Pertamina memperluas komunikasi publik terkait kondisi stok dan kendala distribusi.

Informasi yang transparan dinilai diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai ketersediaan BBM di wilayah masing-masing.

"Ini harus menjadi bahan evaluasi yang serius bagi pemerintah dan Pertamina untuk menyelesaikan permasalahan ini dari akar masalahnya, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah meminta Pertamina mengambil langkah untuk mengatasi persoalan stok BBM di SPBU.

Baca Juga: Dukung Perencanaan Bisnis, Pertamina Trans Kontinental Perkuat Pengelolaan Keuangan

Bahlil menyebut, salah satu kendala distribusi berkaitan dengan pengangkutan BBM dari Jawa Timur ke Bali dan sejumlah wilayah lain. Karena itu, ia meminta Pertamina menambah armada kapal untuk mempercepat penyaluran pasokan.

"Yang Pertamina laporkan ke saya tadi adalah distribusi dari daerah Jawa Timur ke Bali dan beberapa tempat, terkait dengan kapal. Saya tadi memerintahkan mereka untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News