KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian penerbangan menuju Arab Saudi menjadi perhatian pelaku usaha perjalanan ibadah umrah. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) mulai memperkuat koordinasi dengan maskapai, hotel, perusahaan asuransi, hingga mitra perjalanan di Arab Saudi untuk mengantisipasi perubahan jadwal dan potensi pembatalan penerbangan. Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan, pembatalan sejumlah penerbangan oleh maskapai berpotensi mengganggu jadwal keberangkatan maupun kepulangan jemaah. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi operasional penyelenggara perjalanan umrah.
Karena itu, AMPHURI mengimbau seluruh PPIU segera berkoordinasi dengan maskapai untuk memastikan status penerbangan jemaah, baik yang masih sesuai jadwal, mengalami penjadwalan ulang, maupun dibatalkan.
Baca Juga: Impack Pratama (IMPC) Andalkan Permintaan Ritel dan Proyek untuk Dorong Kinerja 2026 "PPIU juga perlu memberikan informasi kepada jemaah mengenai situasi terkini, apakah program tetap sesuai jadwal atau mengalami perubahan," ujar Firman kepada Kontan, Selasa (13/10/2026). Selain berkomunikasi dengan maskapai, PPIU perlu memastikan kepada perusahaan asuransi apakah penundaan atau pembatalan penerbangan tercakup dalam polis yang dimiliki. Koordinasi dengan pihak hotel di Arab Saudi juga diperlukan untuk menyesuaikan reservasi apabila jadwal perjalanan berubah. Firman menjelaskan, perubahan jadwal akibat gangguan penerbangan merupakan kondisi di luar kendali PPIU. Oleh sebab itu, jemaah diharapkan dapat memahami kemungkinan perubahan program perjalanan. "Situasi ini merupakan kondisi kahar (force majeure) yang di luar kapasitas dan kemampuan PPIU, maka jemaah agar memahami dan memaklumi hal ini," kata Firman. Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI Zaky Zakaria Anshary menambahkan, sejumlah dampak yang perlu diantisipasi pelaku usaha perjalanan umrah meliputi perubahan jadwal, pembatalan penerbangan tertentu, terutama pada rute transit, serta keterlambatan keberangkatan dan kepulangan jemaah. Meski demikian, gangguan di Bandara Riyadh tidak serta-merta menghentikan seluruh penerbangan menuju Jeddah dan Madinah. Dampaknya bergantung pada rute perjalanan dan maskapai yang digunakan. "Namun perlu dipahami, gangguan di Bandara Riyadh tidak otomatis berarti seluruh penerbangan menuju Jeddah dan Madinah terhenti. Dampaknya harus dilihat berdasarkan rute dan maskapai masing-masing," ujar Zaky.
Baca Juga: Pengajuan RKAB 2027 Dibuka, Pengamat Minta Tata Kelola Tambang Diperbaiki Menurut Zaky, perubahan jadwal penerbangan juga berpotensi merembet ke berbagai komponen perjalanan lainnya. Penyesuaian dapat diperlukan pada reservasi hotel, transportasi, visa, hingga jadwal pelayanan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Kepercayaan Calon Jemaah dan Arus Kas Travel Terancam
Di tengah ketidakpastian penerbangan, pelaku usaha perjalanan umrah juga perlu mengantisipasi kemungkinan calon jemaah menunda keberangkatan atau mengubah rencana perjalanan. AMPHURI mengaku belum memiliki data konsolidasi mengenai jumlah permintaan pembatalan maupun penjadwalan ulang dari anggota asosiasi. Zaky menilai, calon jemaah wajar meminta kepastian mengenai keamanan dan jadwal perjalanan sebelum memutuskan berangkat. Karena itu, transparansi informasi menjadi hal penting bagi penyelenggara perjalanan umrah. "Kami mengimbau anggota agar memberikan informasi secara terbuka, tidak memaksakan keberangkatan ketika kondisi penerbangan belum aman, dan mengutamakan pilihan penjadwalan ulang sesuai ketentuan apabila diperlukan," katanya. Menurut Zaky, dampak terbesar dalam jangka pendek justru berpotensi muncul pada kepercayaan calon jemaah. Masyarakat belum tentu langsung membatalkan rencana umrah, tetapi dapat memilih menunggu hingga situasi lebih pasti sebelum melakukan pembayaran atau menentukan tanggal keberangkatan. Situasi tersebut berpotensi menekan penjualan paket umrah baru dan memperlambat arus kas perusahaan travel. Selain itu, perubahan jadwal penerbangan, reservasi hotel, dan layanan di Arab Saudi dapat meningkatkan biaya operasional yang harus ditanggung penyelenggara perjalanan. "Kalau gangguan berlangsung singkat, dampaknya kemungkinan masih bisa dikelola. Tetapi jika berlarut-larut, tekanan terhadap bisnis travel, khususnya yang memiliki keterbatasan modal kerja, tentu bisa semakin besar," ujar Zaky. Zaky juga mengingatkan anggota AMPHURI agar menjaga pengelolaan dana jemaah dan tidak menggunakannya untuk menutup kerugian operasional yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Baca Juga: Artotel Group Perluas Bisnis Hotel Lewat Diversifikasi Merek "Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Bisnis bisa menyesuaikan, jadwal bisa diatur ulang, tetapi keselamatan dan kepercayaan jemaah tidak boleh dikorbankan," tegasnya.
ATTMI Koordinasi dengan Kemenhaj dan Maskapai
Sementara itu, biro perjalanan umrah mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap perjalanan jemaah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tour Travel Muslim Indonesia (ATTMI) Armen Azmy mengatakan, sejauh ini keberangkatan jemaah umrah yang ditangani anggota ATTMI masih berjalan lancar. Meski demikian, sejumlah biro perjalanan telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi penundaan penerbangan. "Jika ada penundaan sudah dilakukan mitigasi. Kita berkoordinasi dengan Kemenhajj, airline dll," ujar Armen kepada Kontan, Selasa (13/10/2026). Koordinasi juga dilakukan dengan operator perjalanan di Arab Saudi untuk mengantisipasi perubahan jadwal penerbangan dan memastikan kebutuhan jemaah tetap tertangani. Hingga saat ini, Armen mengaku belum menerima laporan mengenai calon jemaah yang membatalkan keberangkatan akibat serangan tersebut. "Laporan ke saya belum ada pembatalan calon jemaah, jamaah terinformasi dengan baik dan mau ikut penundaan dari airline," katanya. ATTMI mengimbau seluruh PPIU terus berkoordinasi dengan asosiasi dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar perkembangan situasi penerbangan serta kondisi jemaah dapat dipantau dengan baik.
Baca Juga: Hadapi Aturan Deforestasi Uni Eropa, Indonesia Perkuat Sistem Data Sawit "Kita menghimbau jamaah sabar dan berdoa agar kembali normal dan menghimbau semua PPIU agar berkoordinasi dengan asosiasi dan Kemenhajj," ujar Armen.
Armen berharap pemerintah Indonesia turut membantu koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi tambahan biaya operasional yang harus ditanggung biro perjalanan akibat perubahan jadwal. "Kita berharap pemerintah ikut membantu agar pemerintahan Saudi mau melobi hotel dll agar penundaan tidak memberatkan travel," kata dia. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha perjalanan umrah perlu memastikan setiap perubahan jadwal dikomunikasikan secara transparan kepada jemaah. Koordinasi dengan maskapai, mitra perjalanan, dan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak operasional sekaligus menjaga keselamatan dan kepercayaan jemaah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News