Ganjar Janji Tuntaskan Masalah LHKPN, Transparasi Anggaran dan Jaga Independensi KPK



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo sudah menyiapkan sejumlah program untuk memberantas masalah korupsi di Indonesia.

Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat memberi sambutan di acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) untuk capres-cawapres, di Gedung KPK, Rabu malam (17/1).

Mulanya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango sempat menyinggung ketaatan para pejabat negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).


Ganjar menyebut persoalan LHKPN sebetulnya bukan perkara yang sulit. Ia bahkan membanggakan penghargaan yang sempat didapatinya saat menjabat sebagai anggota DPRD.

"Instrumen LHKPN, bapak ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan," ujar Ganjar di gedung KPK, Rabu (17/1).

Baca Juga: Mahfud MD Usul Mengganti Nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kata dia, LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat dengan catatan identitas pelapor dirahasiakan.

"Dan penguatan LHKPN itu didukung dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan tentu dengan anonim dan evident base yang memang betul-betul terjadi," ujar dia.

Selanjutnya, digitalisasi keuangan untuk transparasi anggaran. Cara itu lebih efisien dalam memantau segala pergerakan dan juga menghadirkan penghematan anggaran.

"Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang Rp 100 juta itu mesti jadi komitmen, e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban," ungkapnya.

Ganjar menambahkan dirinya juga akan mengembalikan independensi KPK. Sebab, independensi KPK dan integritas para pegawai itu penting agar tidak dapat diintervensi pihak manapun dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Ketika KPK independen maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk bisa diintervensi oleh siapa pun," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat