KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia 2019-2024. Salah satu wajah baru menteri dalam kabinet tersebut adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Dengan diangkatnya Terawan sebagai menteri kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta agar ini saatnya itu kembali bekerja agar menghasilkan kerja nyata untuk kesehatan bangsa.

Ahmad juga mengapresiasi pilihan orang nomor wahid di Indonesia tersebut. Menurutnya, Jokowi pasti memilih Terawan setelah melalui seleksi ketat dan dengan melihat orientasinya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk Indonesia yang lebih unggul.

Baca Juga: Ini harapan BPJS Watch di periode kedua Presiden Jokowi

"Untuk mengembangkan SDM salah satunya bisa ditopang dari aspek kesehatan. Saya yakin menkes baru dengan background militernya pasti memiliki disiplin tinggi. Beliau juga orang medis, sehingga keberpihakan terhadap aturan benar dan menjalankannya pasti juga tinggi," ujar anggota DJSN Ahmad Ansyori, Rabu (23/10) di Yogyakarta.

Selain itu, salah satu pembahasan Jokowi dengan menkes adalah tentang BPJS Kesehatan. Seperti yang diketahui, BPJS Kesehatan saat ini masih mengalami defisit dan defisitnya semakin dalam dari tahun ke tahun.

Defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014 adalah sekitar Rp 1,9 triliun. Disusul dengan tahun 2015 dengan defisit yang cukup dalam, yaitu sebesar Rp 9,4 triliun. Meski sempat membaik pada tahun 2016 dengan defisit yang menyusut menjadi Rp 6,7 triliun, tetapi defisit kembali merosot ke angka Rp 13,8 triliun. Tak membaik, tahun 2018 defisitnya tercatat sebesar Rp 19,4 triliun.

Melihat kondisi yang ada, Ansyori berharap agar menkes bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk bisa memperbaiki defisit BPJS Kesehatan. 

Terutama, dengan masih adanya wajah lama dalam jajaran kementerian terkait, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Iuran naik, BPJS Kesehatan masih menunggu perpres

Ansyori yakin, Sri Mulyani merupakan menkeu yang obyektif dan memiliki usulan-usulan baik untuk memperbaiki defisit BPJS Kesehatan, sehingga nantinya ada masa depan cerah untuk perbaikan defisitnya.

"Sekarang waktunya tiba. Stop hanya rapat-rapat dan diskusi-diskusi. Saatnya kerja nyata. Saatnya dieksekusi," kata Ansyori.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi