KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) minta porsi pengerjaan proyek infrastruktur swasta nasional melebihi porsi proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ayo dong peran swasta dilibatkan. Coba yang dapat penugasan tol Trans Sumatera PT Hutama Karya, yang sub kontraktornya PT Waskita Karya, PT PP, dan lain-lain, kan sama saja," kata Bambang Rahmadi Wakil Ketua Umum III Gapensi di Jakarta, Rabu (14/3).

Sebab, ia menilai porsi proyek pengerjaan infrastruktur antara BUMN dan perusahaan swasta tidak berimbang. Karena BUMN mendapatkan porsi 55% dan sisanya swasta nasional.

Pada masa pemerintahan Jokowi (2015-2019), total proyek infrastruktur sebesar Rp 4.000 triliun.  Dari jumlah tersebut porsi yang digarap BUMN sekitar 55% dan hanya dikerjakan oleh 8 kontraktor. Sementara 140.000 kontraktor swasta mesti bersaing memperebutkan porsi 45% tersebut.

"Porsi proyek yang tak berimbang itu bisa menghambat pertumbuhan bisnis infrastruktur serta menimbulkan sentimen negatif terhadap citra BUMN," katanya.

Akibat porsi yang timpang tersebut, terjadi penurunan anggota asosiasi Gapensi dari 80.000 menjadi sekitar 43.000 anggota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Mereka rata-rata tidak mendapatkan proyek sehingga perusahaan mesti tutup.

Oleh karena ia harapkan pemerintah bisa memberikan porsi yang imbang antara swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengerjaan proyek infrastruktur nasional. Selain itu ke BUMN bisa bermitra dengan perusahaan infrastruktur swasta. Namun, pihak swasta mesti berperan sebagai kontraktor utama dalam proyek.

"Bukan hanya sebagai sub-kontraktor yang bayarannya lama dan menyebabkan perusahaan swasta bangkrut," tutupnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat