KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) buka suara terkait kondisi industri konstruksi dalam negeri di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta kenaikan harga solar industri. 

Wakil Sekjen III BPP Gapensi Errika Ferdinata menjelaskan tekanan yang dihadapi pelaku usaha konstruksi saat ini berasal dari dua faktor utama, yakni pelemahan rupiah dan kenaikan harga solar industri.

Menurutnya, pelemahan rupiah telah mendorong kenaikan harga berbagai material impor yang banyak digunakan dalam proyek konstruksi.  Beberapa di antaranya yakni: baja, komponen MEP (mechanical, electrical, plumbing), semen khusus, dan instrumentasi yang mengalami kenaikan 8%-15% ytd. 

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Tekan Biaya Proyek, WIKA Perkuat Strategi Mitigasi

“Rupiah saat ini berada di level Rp 17.700–Rp 18.000 per US$, mencerminkan tekanan pada mata uang lokal. Ini relatif tertangani melalui manajemen supplier dan contract hedging, namun margin buffer semakin tipis," ujar Errika kepada Kontan.co.id, Minggu (14/6).

Di sisi lain, lonjakan harga solar industri juga menjadi tantangan yang lebih besar karena memberikan dampak berantai terhadap hampir seluruh material konstruksi.

Pada awal tahun, harga solar industri tercatat sekitar Rp 20.750 per liter. Harga tersebut sempat melonjak hingga menembus Rp 30.550 per liter pada April 2026 atau naik sekitar 47% dibandingkan awal tahun. 

Meski telah turun, harga solar industri pada Juni 2026 masih berada di kisaran Rp 25.850 hingga Rp 26.200 per liter atau sekitar 24,7% lebih tinggi dibandingkan Januari 2026.

Di beberapa wilayah Indonesia Timur, harga solar industri bahkan dilaporkan mencapai Rp 31.000 per liter.

Menurut Errika, karena solar industri tidak memperoleh subsidi dan mengikuti mekanisme pasar, kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi maupun distribusi material konstruksi.

"Ini adalah tekanan sistemik yang lebih mengkhawatirkan karena effect tidak hanya material dasar, tetapi semua material konstruksi dari struktural hingga finishing," katanya.

Gapensi mencatat material dasar seperti semen, aspal, batu dan agregat mengalami kenaikan biaya akibat tingginya biaya transportasi. Sementara itu, baja lokal, produk besi, hollow hingga profil struktural menghadapi kenaikan biaya produksi karena kebutuhan energi yang lebih tinggi.

Tak hanya itu, material finishing seperti cat, keramik, ubin, plasterboard, kabel listrik, pipa PVC hingga berbagai perlengkapan konstruksi lainnya juga ikut terdampak.

Gapensi juga mengingatkan apabila nilai tukar rupiah tetap berada di level saat ini hingga paruh kedua tahun 2026, tekanan biaya pada proyek-proyek dengan kandungan impor tinggi berpotensi semakin besar.

Dari sisi tenaga kerja, kondisi tidak jauh lebih baik. Errika menyebut upah pekerja konstruksi tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan tekanan inflasi. Akibatnya, daya beli pekerja menurun dan berpotensi memicu persoalan produktivitas serta pergantian tenaga kerja di sejumlah proyek.

Berdasarkan survei informal yang dilakukan Gapensi terhadap para anggotanya, biaya konstruksi pada semester pertama 2026 telah meningkat sekitar 6%-12% dibandingkan awal tahun.

Ia memerinci, khusus untuk proyek yang bergantung pada material impor dan baja, kenaikan biaya dapat mencapai 10%-15%. Sementara proyek yang lebih banyak menggunakan material lokal mengalami kenaikan sekitar 6%-8%, sedangkan proyek yang lebih padat tenaga kerja mencatat kenaikan biaya sekitar 4%-6%.

Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya menggerus margin kontraktor, khususnya pada proyek-proyek yang menggunakan kontrak harga tetap atau fixed price.

Gapensi mengakui banyak kontraktor saat ini menghadapi tekanan profitabilitas yang cukup berat. Dalam beberapa kasus, kontraktor yang memenangkan proyek pada 2025 dengan nilai sekitar Rp 10 miliar kini harus menghadapi tambahan biaya hingga Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar saat proyek berjalan.

"Margin yang semula 15%–20% kini tergerus menjadi 5%–8%, bahkan beberapa mendapat margin negatif," kata Errika.

Untuk bertahan, sejumlah kontraktor melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengendalian pembelian material, optimalisasi jadwal tenaga kerja, peningkatan efisiensi penggunaan alat berat, negosiasi ulang dengan subkontraktor hingga pengurangan beban overhead.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, Gapensi berharap pemerintah dapat menghadirkan sejumlah kebijakan yang mampu memperkuat daya tahan industri konstruksi, khususnya bagi kontraktor kecil dan menengah.

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Usulkan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk Pagu Indikatif Tahun 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News