KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai pengembangan biodiesel memberikan dampak positif bagi industri sawit, terutama dalam menjaga stabilitas harga minyak sawit. 

Namun, peningkatan mandatori biodiesel perlu mempertimbangkan kondisi produksi sawit nasional yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan, mandatori biodiesel telah membantu menjaga harga minyak sawit sehingga fluktuasi harga menjadi lebih terkendali.

"Sebenarnya mandatory biodiesel memang bagus untuk menjaga harga minyak sawit, sehingga gejolak naik dan turunnya lebih terkendali," ujar Eddy kepada Kontan, Minggu (26/7/2026).

Meski demikian, Eddy mengingatkan peningkatan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel harus berjalan seimbang dengan kemampuan produksi di dalam negeri.

Menurutnya, produksi minyak sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir masih stagnan. 

Jika mandatori biodiesel terus ditingkatkan ketika produksi tidak mengalami peningkatan berarti, tambahan kebutuhan domestik akan berdampak terhadap volume ekspor.

"Kalau kita lihat produksi lima tahun terakhir ini stagnan. Kalau mandatory ini terus ditingkatkan maka yang akan berkurang sudah pasti volume ekspor, karena kebutuhan dalam negeri pasti diutamakan," jelas Eddy.

Baca Juga: Pemerintah Bidik 30 Pabrik Bioetanol, Ekonom Ingatkan Risiko Investasi Tak Optimal

Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah berkembangnya bioenergi sebagai salah satu pasar bagi industri kelapa sawit. Bertambahnya penyerapan di dalam negeri memang dapat membantu menjaga harga, tetapi di sisi lain membutuhkan kecukupan pasokan agar tidak menekan ekspor.

Selain persoalan produksi, GAPKI turut menyoroti aspek pembiayaan program biodiesel. Saat ini, insentif atau subsidi biodiesel dibiayai melalui dana yang berasal dari pungutan ekspor (PE).

Menurut Eddy, skema tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah ketika hendak meningkatkan mandatori biodiesel. Sebab, berkurangnya ekspor berpotensi menjadi persoalan apabila pembiayaan program tetap bergantung pada pungutan ekspor.

"Sedangkan pembiayaan insentif atau subsidi biodiesel dari dana Pungutan Ekspor (PE). Hal ini menjadi masalah baru," katanya.

Eddy juga menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alternatif pembiayaan subsidi biodiesel bukan pilihan yang tepat karena berpotensi menambah beban fiskal pemerintah.

"Rasanya tidak tepat kalau kemudian subsidi biodiesel diambil dari dana APBN, ini justru akan menambah beban negara," ujarnya.

Karena itu, GAPKI berpandangan kebijakan mandatori biodiesel perlu mempertimbangkan secara bersamaan kemampuan produksi sawit dan keberlanjutan sumber pembiayaannya.

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Mendorong Warga Bermigrasi ke Biodiesel B50

"Jadi mandatory biodiesel ini sebaiknya harus ada keseimbangan dengan melihat kondisi produksi dan kebutuhan pembiayaan yang dibiayai dari Pungutan Ekspor," pungkas Eddy.

Sebelumnya, Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menilai pengembangan bioenergi berbasis sawit dapat memperluas pasar tandan buah segar (TBS) petani sehingga permintaan tidak hanya bergantung pada industri minyak goreng.

Tungkot menyebut pasar bioenergi berbasis sawit di Indonesia saat ini telah melampaui pasar minyak goreng. Menurutnya, diversifikasi pasar tersebut turut berkontribusi menjaga stabilitas harga TBS dan pendapatan petani.

Namun, dari sisi pelaku industri, GAPKI menekankan ekspansi pasar bioenergi tetap perlu diiringi peningkatan produksi agar tambahan kebutuhan domestik tidak berujung pada semakin berkurangnya volume ekspor sawit Indonesia.

Baca Juga: Implementasi B50 Berpotensi Menekan Impor Solar, Gapki Pastikan Pasokan CPO Aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News