KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah mengejar target agar seluruh anggotanya mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, dari 693 anggota GAPKI, terdapat 255 perusahaan atau 37% yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO, 42 perusahaan atau sekitar 6% yang sedang mengajukan sertifikat ISPO, dan masih ada sebesar 396 perusahaan atau 57% yang belum bersertifikat ISPO.

Menurut Joko, salah satu kesulitan proses sertifikasi ISPO ini adalah aturan terkait legalitas lahan yang masih tumpang tindih karena setiap kementerian memiliki aturan masing-masing.

"Jadi dibutuhkan harmonisasi, bahkan deregulasi supaya mendekati single regulasi, atau jangan terlalu banyak regulasi yang satu sama lain tidak saling bersinergi," tutur Joko, Selasa (18/9).

Joko berpendapat, sertifikat ISPO ini sangat penting untuk dimiliki setiap pihak yang berkecimpung di industri kelapa sawit.

Dia bilang, dengan adanya sertifikasi ISPO ini bisa menunjukkan bahwa hasil kelapa sawit tersebut dihasilkan dari proses menanam dan tata kelola perkebunan yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Joko menambahkan, tak ada standar keberlanjutan secara global, yang ada adalah standar berkelanjutan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi atau negara tertentu. "Karena ISPO adalah standar kita, kita harus percaya diri dengan itu. Jadi harus 100% ISPO, tidak boleh ditawar," tutur Joko.

Sementara itu, Joko menjelaskan bahwa saat ini terdapat masalah besar yang dihadapi di industri kelapa sawit. Dari sisi eksternal adalah fundamental persaingan dagang sementara masalah di dalam negeri masalah fundamental tersebut justru dikerdilkan.

"Jadi perlu penguatan internal supaya kita mampu mengontrol, mengontrol itu bukan hanya mengontrol lahan kita, tetapi bagaimana mengontrol industri ini tetap perform di pasar global," tutur Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto