JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, terjadi penurunan produksi minyak sawit pada 2016 sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2016, total produksi minyak sawit dalam negeri sebesar 34,5 juta ton, sementara tahun 2015 sebesar 35,5 juta ton.

Penurunan produksi sawit dampak dari El Nino pada 2015. Meski demikian, penurunan produksi pada tahun lalu dinilai tidak sebesar yang dikhawatirkan pelaku usaha sawit sebelumnya.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menjabarkan, total produksi minyak sawit pada 2016 sebanyak 34,5 juta ton, yang terbagi dari crude palm oil (CPO) sebanyak 31,5 juta ton dan palm kernel oil (PKO) sebanyak 3 juta ton.

Sementara pada 2015, produksi CPO sebanyak 32,5 juta ton dan PKO sebanyak 3 juta ton, sehingga total produksi minyak sawit pada 2015 sebanyak 35,5 juta ton. "Kami berharap produksi CPO pada tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Joko, Selasa (31/1).

Menurut Joko, tahun lalu, total stok minyak sawit hanya 1 juta ton. Itu jumlah stok terendah dalam beberapa tahun terakhir. Sebab pada akhir 2015, stok CPO mencapai 4,5 juta ton. Tipisnya stok CPO terjadi karena tingginya permintaan biodiesel di dalam negeri. Sehingga kehadiran industri biodiesel turut serta mendorong peningkatan konsumsi CPO di dalam negeri dan berdampak pada kenaikan harga CPO di pasar global.

Joko menambahkan di tengah kenaikan harga CPO dan harapan peningkatan produksi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada 2016 seperti adanya wacana dari pemerintah untuk moratorium penanaman sawit yang dinilai akan menghambat industri minyak sawit dalam negeri.

Gapki juga mencatat, belum ada kepastian hukum menyangkut lahan atau tata ruang, seperti permasalahan tumpang tindih lahan yang belum terselesaikan. Industri sawit masih belum mendapatkan dampak yang signifikan dari adanya program deregulasi pemerintah.

Masalah lain yang selalu menjadi bayang-bayang industri kelapa sawit adalah adanya kampanye hitam dari dalam dan luar negeri, terutama saat terjadi kebakaran lahan. Kampanye negatif juga mulai masuk pada ranah hak asasi manusia seperti mempekerjakan anak di bawah umur serta perampasan hak masyarakat adat. Dengan kondisi seperti ini, Joko berharap pemerintah mau turun tangan menyelesaikan sejumlah hambatan perdagangan CPO di berbagai negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini