KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Keputusan pemerintah menjalankan program biodiesel B35 mulai Awal Februari 2023 ini dipastikan tidak akan berdampak pemenuhuan kebutuhan ekspor dan minyak goreng.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, meski ada peningkatan campuran minyak sawit menjadi 35%,  hal tersebut tidak akan menggerus kuota ekspor sawit dan turunannya. 

Sebab produksi sawit di Indonesia lebih dari cukup untuk kebutuhan B35 maupun aktivitas ekspor para pelaku industri sawit. "Jadi kondisi masih aman," kata Eddy pada Kontan.co.id, Rabu (1/2). 

Baca Juga: Program B35 Tersedak Konsistensi Produksi & Kualitas

Eddy menambahkan kebijakan B35 juga tidak akan mengganggu pasokan bahan baku untuk minyak goreng. 

Karena jumlah sawit yang berlebih, ia juga beranggapan saat ini aturan untuk pembagian jatah untuk program B35 maupun minyak goreng belum urgent untuk dikeluarkan. 

"Saya rasa belum perlu, sebab masih sangat mencukupi," jelas Eddy. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, pelaksanaan mandatori biodiesel B35 ini telah dimulai dengan kerjasama yang sangat baik dari seluruh pemangku kepentingan, yang tercermin dari suksesnya uji jalan pada tahun 2022 yang lalu.

Baca Juga: Program Biodiesel B35 Dinilai Berpotensi Gerus Pasokan CPO Untuk Minyak Goreng

"Penyaluran biodiesel yang akan kita selenggarakan B35 ini diperkirakan sebesar 13,15 juta liter," kata Musdalifah dalam Energy Corner Special B35, Rabu (1/2).

Dengan implementasi ini, artinya ada penyerapan yang lebih banyak dari produksi kelapa sawit ke B35. Maka, diharapkan mampu menambah kesejahteraan masyarakat yang bergantung ke ekosistem kelapa sawit.

"Ada 16,3 juta hektare yang ditanami oleh kelapa sawit dan sekitar 16 juta rakyat kita tergantung dari adanya ekonomi kelapa sawit," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli