JAKARTA. Rencana pembentukan tim independen untuk melakukan verifikasi laporan Greenpeace tentang PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMART) mendapatkan kritikan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Alasannya, mereka curiga, pembentukan tim tersebut akan menjadi proyek pihak yang berkepentingan di Uni Eropa.

Sekretaris Umum GAPKI, Joko Supriono menilai, usaha pembentukan tim independen tersebut akan merendahkan citra hukum yang ada di Indonesia yang memiliki mekanisme pembuktian hukum sendiri. “Mengapa sedikit-sedikit memakai tim independen? Mengapa tidak percaya dengan hukum Indonesia,” gugat Joko, Selasa (23/3).

Joko bilang, penyelesaian masalah itu sebaiknya tidak melibatkan tim independen yang dicurigai Joko akan diboncengi oleh kepentingan bisnis pihak di Eropa. Itu sebabnya, ia meminta sengketa penghentian kontrak pembelian minyak sawit mentah dari SMART atau crude palm oil (CPO) oleh PT Unilever Indonesia Tbk diselesaikan oleh kedua perusahaan tersebut. Termasuk sengketa yang sama antara SMART dan PT Nestle Indonesia.

Selama ini, Nestle membeli CPO sebanyak 4.000 ton per tahun dari SMART atau setara dengan US$ 3,2 juta dari total penjualan CPO SMART senilai US$ 1 miliar. Hanya saja, pembelian CPO tersebut mulai dihentikan sejak Kamis lalu (18/3) karena ada dugaan SMART telah menimbulkan kerusakan lingkungan dalam memproduksi CPO.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test