JAKARTA. Rencana Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menaikkan trading term alias share perdagangan nampaknya akan ditolak Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi). Pasalnya, kenaikan trading term akan menyusahkan para pengusaha.

Ketua Umum Gapmmi Thomas Darmawan mengatakan jika ia akan bertemu dengan Aprindo untuk membicarakan tentang kenaikan trading term. Gapmmi malah meminta agar trading term ini diturunkan. "Kita akan usulkan agar harga trading term itu diturunkan menjadi 1% dari harga barang," kata Thomas. Saat ini, harga trading term berkisar antara 3% sampai 7% dari harga barang.

Menurutnya, kalau pemerintah meminta para pengusaha minuman dan makanan tidak menaikkan harga, maka seharusnya para pedagang ritel juga tidak menaikkan trading term. "Ini penting agar produsen tidak melakukan PHK," tandas Thomas. Alasan lain yang diajukan Thomas karena industri sudah sangat tertekan dengan pengaruh kenaikan harga BBM dan energi. Sehingga, kenaikan trading term akan sangat membebani perusahaan. "Penurunan ini mampu menekan biaya perusahaan," tegasnya.

Ia membenarkan studi Asia Foundation bahwa kenaikan BBM tidak terlalu mempengaruhi harga produksi. Namun, kenaikan ongkos angkut akan sangat berpengaruh pada harga produk terutama untuk barang-barang yang murah. "Misalnya kenaikan ongkos angkut Rp 100 kalau untuk mengangkut susu yang harganya Rp 200.000 kan kenaikannya kecil, tapi kalau mengangkut garam yang harganya Rp 500, itu kan berarti kenaikan ongkos angkut itu 20% dari harga barangnya," kilahnya. Hal yang sama juga terjadi untuk barang-barang pertanian seperti sayuran.

Apalagi, biaya transportasi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti, Vietnam, Thailand, Malaysia bahkan China. Menurut Thomas, di Indonesia untuk per km membutuhkan sekitar US$  34 sen, sedangkan, di negara tetangga hanya membutuhkan biaya sekitar US$ 22 sen. "Kualitas jalan kita sangat jelek," tambah Thomas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test